selasar-loader

Teori Hak Asasi Manusia

LINE it!
Bob Aditya Hidayat
Bob Aditya Hidayat
Ilmu Komunikasi UI 2014 | Rumah Kepemimpinan Angkatan 8 Regional Jakarta Putra
Journal Feb 1, 2017

N-pgy42WJ-SxKQ4TIRnw9yrWL6dug7PR.jpg

Ilustras

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah semua manusia, tanpa ada pengelompokan atau pengklasifikasian.

Jika ditelaah lebih lanjut lagi, begitu banyak pengertian tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan oleh berbagai ahli. Hak Asasi Manusia akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang kembali ingin dipelajari oleh masyarakat karena mengingat pentingnya suatu Hak Asasi Manusia tersebut.

Adapun teori yang menjadi asal-usul gagasan dalam Hak Asasi Manusia, salah satu di antaranya yaitu teori hak kodrati (Natural Rights Theory). Teori kodrati dari hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.

Dengan landasan ini, pada perkembangan selanjutnya, John Locke, mengajukan pikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

“Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara” (Locke dalam Smith, 2008: 29).

Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Pada abad ke-19 teori hak kodrati mendapat tantangan. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, merupakan salah seorang penentang dari teori hak kodrati.

“Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah” (Burke dalam Smith, 2008: 29).

Namun penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang paling mendasar adalah bahwa teori-teori kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.

Bagaimana mungkin mengetahui darimana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu, dan apa isinya?

Serangan dan penolakan dari kalangan utilitarian kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi san isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.

Satu-satunya hukum yang shahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral. Selain kritik dari kalangan utilitarian dan positivis, tedapat kritikan dari teori relativisme budaya.

Menurut penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki individu sebagai manusia.

Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia.

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tidak membuat orang melupakan hak kodrati. Gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di kalangan Internasional.

Pengalaman buruk dunia Internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling lagi kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati.

Dengan adanya kejadian Perang Dunia II yang menimbulkan banyaknya korban jiwa, akhirnya pada tahun 1945 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan mendirikan PBB, masyarakat Internasional tidak menginginkan terjadinya lagi peristiwa Holocaust Nazi, dan menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“a commond standard of achievement for all peoples and all nations”).

Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”.

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyumbangkan adanya gagasan terhadap hak asasi manusia. Namun, tidak semua gagasan yang terdapat dalam hak kodrati sepenuhnya dimasukkan ke dalam gagasan hak asasi manusia.

Gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, Henry David Thoreau merupakan filsuf pertama yang menggunakan istilah hak asasi manusia (human rights) yang dituangkan dalam tulisan “Civil Disobedience” (Steni, 2008:9).

1516 Views