selasar-loader

Serba-serbi Bagasi Penumpang Pesawat Terbang

LINE it!
Journal Jan 13, 2016

Ketika kita bepergian dengan pesawat terbang, perihal bagasi adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Jika barang bawaan kita berjumlah terlalu banyak atau berdimensi terlalu besar sehingga tidak muat untuk dimasukkan ke dalam kabin, bagasi terdaftar (checked baggage) adalah jalan keluarnya.

Fenomena low-cost carrier telah membuka suatu babak baru dalam dunia penerbangan komersial. Bagasi tidak luput menjadi obyek seksi sehingga checked baggage pada umumnya dikomersialkan. Easyjet, Ryanair, dan Vueling telah menerapkan strategi bisnis ini pada seluruh rute intraregional (Uni Eropa) mereka. Penumpang pesawat dibatasi hak bawaannya, baik dari segi ukuran, berat, dan/atau jumlah aksesori tambahan yang dapat ‘ikut serta’ ke kabin (carry-on baggage) tanpa dikenakan biaya tambahan.

Bagaimana bila penumpang melanggar aturan main tersebut? Jelas mereka harus membayar sejumlah denda sebagai kompensasi atas keteledorannya. Terlepas dari pro dan kontra akan metode bisnis tersebut, kehadiran low-cost carrier berjasa dalam meningkatkan kedisiplinan penumpang akan barang bawaannya.

"...kehadiran low-cost carrier berjasa dalam meningkatkan kedisiplinan penumpang akan barang bawaannya."

Persaingan bisnis penerbangan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong banyak maskapai penerbangan layanan penuh (full service carrier, umumnya adalah flag carrier) untuk mengadopsi strategi bisnis tersebut. Lihat saja Air France, British Airways, dan KLM yang ikut-ikutan menerapkannya dalam rute intraregional mereka. Penerbangan antarbenua (transcontinental) juga turut terpengaruh melalui keberadaan batasan maksimum satu checked baggage gratis yang (sudah) dianggap lumrah. Dalam konteks yang terakhir ini, maskapai-maskapai penerbangan Uni Eropa dapat dianggap sebagai pelopornya.

Masih dari Benua Biru, sangat menarik jika memperhatikan berat maksimum suatu checked baggage yang diterima, yaitu 23 kilogram. Hal ini sangat ketat diberlakukan di beberapa bandar udara besar, salah satunya Schiphol Airport. Jadi, seorang penumpang yang memperoleh jatah bagasi 30 kilogram (umumnya maskapai-maskapai Timur Tengah) atau bahkan 40 kilogram (tiket pelajar maskapai Garuda Indonesia) harus mengalokasikan minimal dua koper untuk memuat barang-barangnya.

Angka 23 tersebut bukanlah angka cantik atau angka asal-asalan, melainkan rumusan matang suatu riset akademik. American National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) menyimpulkan bahwa 23 kilogram adalah berat maksimum yang boleh diangkat bagi seorang pekerja (ground crew dan baggage handler) agar terhindar dari risiko gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Pengadilan Belanda telah memutuskan agar hasil riset tersebut dijadikan standar demi melindungi kesehatan para pekerja lapangan, terutama dari eksploitasi komersial dengan dalih klasik: ...demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi di tengah krisis! Tidak pelak, hal ini merupakan suatu kisah manis dalam sejarah perjuangan kaum buruh di Benua Biru.

"Tidak pelak, hal ini merupakan suatu kisah manis dalam sejarah perjuangan kaum buruh di Benua Biru."

Satu lagi yang mungkin terdengar asing adalah pelepasan terbatas (limited release). Konsepnya adalah tentang barang bawaan penumpang yang memenuhi kriteria sebagai carry-on baggage, tetapi karena beberapa faktor seperti alasan keamanan dan keselamatan penerbangan, kondisi barang bawaan, dan terutama keterbatasan ruang penyimpanan di kabin, barang bawaan tersebut harus disimpan di tempat khusus. Implikasi yang umumnya terjadi adalah maskapai tidak akan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi. Jadi, jangan setuju untuk menandatangani limited release atau harus ngotot menolaknya jika membawa barang berharga. Umumnya, penerbangan penuh dengan pesawat kecil berpotensi menimbulkan suatu tawaran limited release. Tidak percaya? Cobalah terbang menggunakan Fokker 70 yang dioperasikan KLM Cityhopper.

 

Hak Penumpang dan Checked Baggage

Pastinya, banyak yang tidak memperhatikan tulisan-tulisan kecil pada bagian bawah boarding pass ketika hendak terbang. Tulisan kecil tersebut umumnya menyebut Konvensi Warsawa (the Warsaw Convention of 1929 with its amendment(s)) dan/atau Konvensi Montreal (the Montreal Convention of 1999). Konvensi Warsawa dan Konvensi Montreal memang terdengar asing bagi awam, namun perlu diketahui bahwa keduanya adalah instrumen penting yang melindungi hak penumpang pesawat terbang ketika terjadi kehilangan atau kerusakan pada checked baggage-nya.

Batasan maksimal bila terjadi kehilangan dan kerusakan pada checked baggage ditetapkan dengan satuan Special Drawing Rights (SDR). Saat ini, 1 SDR berkisar 1.38 Dollar Amerika Serikat. Batasan maksimal pada checked baggage masing-masing sejumlah maksimum 17 SDR per kilogram (Konvensi Warsawa) dan maksimum 1.131 SDR per checked baggage, kecuali dideklarasikan nilai lain. Jangan takut meminta hal tersebut seandainya membawa barang super mahal, seperti kuda balap dan peralatan laboratorium. Mengingat batasan maksimum tersebut, bijaknya jangan memasukkan barang berharga ke dalam checked baggage. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan?

Sayangnya, keabsahan kedua konvensi tersebut hanya berlaku bagi penerbangan internasional. Legalitasnya sendiri bergantung pada negara asal dan negara tujuan penerbangan internasional. Indonesia sendiri baru meratifikasi Konvensi Warsawa, konvensi yang sudah usang dan nilainya ketinggalan zaman. Lingkup penerbangan nasional sengaja dikeluarkan mengingat terdapat penghargaan terhadap hukum nasional masing-masing negara. Jadi, beruntunglah mereka yang negaranya menjunjung tinggi (dan menegakkan) hak konsumennya. 

 

Kasus Lion Air: Tanggung Jawab Siapa?

Belakangan ini, publik diramaikan dengan berita pencurian barang-barang checked baggage yang melibatkan (mantan) pekerja maskapai swasta dengan armada terbesar di Indonesia. Sungguh menyedihkan mengingat tragedi ini terjadi di gerbang udara terbesar di Nusantara, yaitu Soekarno-Hatta International Airport. Bukan tidak mungkin bahwa sindikat tersebut juga beroperasi di bandar udara lainnya. Hanya saja, belum terlihat batang hidungnya.

Orang-orang yang pernah kecurian barang atau bahkan kehilangan checked baggage-nya pasti merasa bingung untuk mengadu ke siapa dan mengetahui bagaimana prosedurnya. Sebenarnya, maskapai penerbangan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada checked baggage penumpangnya. Masalah siapa agen ground handling-nya, itu bukan alasan mengingat kontrak penumpang adalah dengan maskapainya, bukan dengan agen ground handling maupun bandar udara.

"Sebenarnya, maskapai penerbangan adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada checked baggage penumpangnya."

Jadi sebelum keluar dari tempat pengambilan barang, pastikan Anda sudah membuat klaim tertulis kepada maskapai. Nantinya, klaim tersebut dapat digunakan untuk membuat laporan polisi maupun bukti kuat di muka pengadilan. Jangan mau 'diping-pong' untuk menghadap ke pihak lainnya sebelum membuat klaim tertulis tersebut. Sekedar foto atas kerusakan checked baggage dari ground crew maskapai penerbangan hanya membuat hati lebih tentram, tetapi tidak cukup kuat secara hukum. Sebaiknya, klaim kehilangan barang dilakukan saat itu juga atau maksimal 21 (dua puluh satu) hari mengingat batasan waktu tersebut diakui oleh dunia internasional melalui Konvensi Warsawa maupun Konvensi Montreal.

Mengenai agen ground handling itu sendiri, seringkali bandar udara besar menggunakan lebih dari satu agen guna melayani urusan checked-in baggage. Jika bepergian menuju Fiumicino Airport (FCO, Roma), saat ini manajemen bandar udara telah menempatkan papan elektronik yang menunjukkan ground handling tertentu yang melayani maskapai tertentu. Sebenarnya, hal ini dapat ditiru oleh PT. Angkasa Pura guna membersihkan sindikat pencuri barang serta menunjukkan transparansi pelayanannya.

Akhir kata, kasus pencurian bagasi yang sedang marak ini adalah ujian bagi kebangkitan dunia penerbangan komersial Indonesia. Ekspansi maskapai penerbangan tanpa disertai sumber daya manusia yang mumpuni dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Pemerintah harus serius menyikapi hal ini mengingat kasusnya sedikit banyak akan berdampak terhadap pemenuhan target jumlah wisatawan, terutama pelancong asing.

 

885 Views