selasar-loader

48 Tahun PT. Freeport McMoran dan Lingkaran Kekerasan di Tanah Papua

LINE it!
Written 2 years ago | 260 Views

Pada 1 April 1967, PT. Freeport McMoran  masuk ke Indonesia, masa ketika masyarakat Papua sendiri belum menentukan posisinya secara de jure untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia atas disahkannya hasil PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969, meskipun dalam  hukum  internasional jika mengikuti asas uti possidetis (batas wilayah negara bekas  jajahan yang merdeka, mengikuti  batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka), secara langsung Papua adalah bagian dari Republik Indonesia bahkan sejak di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Satu sisi, sesungguhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Papua yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, telah terbangun sejak tahun 1940-an, mengutip hasil penelitian Muridan S. Widjojo,

Kepapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan ke Papuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat. Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan. (2001:1) [1]

Namun, bahkan hampir sepanjang bergabungnya Papua dengan Indonesia, yang muncul hanyalah kekerasan demi kekerasan. Atas dalih sumbangan APBN terbesar merupakan dari pajak PT. Freeport McMoran, negara mengukuhkan dominasi perusahaan asal Amerika Serikat ini dengan legalitas hukum yang kuat.

"Namun, bahkan hampir sepanjang bergabungnya Papua dengan Indonesia, yang muncul hanyalah kekerasan demi kekerasan"

Atas dalih yang sangat tampak bercorak liberal, PT. Freeport McMoran melakukan klaim bahwa dengan adanya PT. Freeport McMoran akan menekan angka pengangguran, memberdayakan masyarakat, melengkapi dan menunjang infrastruktur masyarakat setempat, bahkan nyaris terlewatkan hal-hal terkait kerusakan lingkungan, upah pekerja yang minim, kekerasan akibat ketimpangan ekonomi hingga kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia yang dibayar oleh perusahaan PT. Freeport McMoran untuk mengamankan lahan guna menangkal masyarakat yang protes atas keberadaan PT. Freeport McMoran, yang sering di propagandakan sebagai “separatis” oleh pemerintah pusat Indonesia sejak masa pemerintahan militer Jenderal Soeharto.

Dalam hal ini, masyarakat Papua terjebak dalam lingkar konflik kekerasan. Dalam analisis konflik menurut Johan Galtung, di antaranya muncul yang disebut kekerasan struktural dan kekerasan kultural.

Dalam konflik struktural, masyarakat Papua dihadapkan pada dominasi perusahaan PT. Freeport McMoran dalam melakukan eksplorasi atau bahkan berlanjut eksploitasi terhadap kekayaan alam masyarakat Papua yang memang sesungguhnya masyarakat Papua adalah masyarakat kesukuan tradisional yang sangat bergantung pada alam.

Namun aparat keamanan Indonesia pun berperan besar atas terjadinya serangkaian kekerasan-kekerasan fisik terhadap masyarakat Papua, terlebih lagi, mengutip laporan dari organisasi transnasional yang bergerak dibidang pemantauan sumber daya lingkungan, korupsi, konflik bersenjata dan kerusakan lingkungan, Global Witness yang berjudul “Uang Keamanan Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia” pada Juli 2005, bahwa ada hubungan erat antara Freeport, para investor dan TNI[2].

Bahkan secara langsung, Global Witness menyampaikan dalam laporan penelitiannya bahwa operasi tambang Freeport telah dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1970-an. Global Witness memberi catatan pula bahwa jika PT. Freeport melakukan pembayaran “uang kemanan” terhadap aparat keamanan Indonesia yang di Indonesia sendiri tidak diatur secara yurisdis maupun tidak terdapat dalam ketentuan pakta internasional, PT. Freeport McMoran dapat terjerat masalah hukum atas dilanggarnya Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri yang merupakan undang-undang Amerika Serikat yang mengatur pembayaran dari perusahaan-perusahaan AS kepada pejabat negara asing[3].

Sedangkan implikasi langsung bagi Indonesia dan masyarakat Papua adalah berupa kekerasan langsung aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Papua, khususnya masyarakat disekitar daerah beroperasinya PT. Freeport McMoran yakni Kota Timika yang sudah sangat sering terjadi pula efek kekerasan domino di wilayah lain di Papua sehingga atas dominasi struktur negara dan korporasi, terjadilah konflik ekonomi yang terstruktur hingga kekerasan langsung yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua.

Selain konflik struktural, di Papua terjadi pula konflik kultural. Stigmatisasi OPM, tudingan-tudingan separatisme, anti-NKRI dan pemberontak terhadap masyarakat yang sesungguhnya sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan operasi militer dan ketimpangan ekonomi akibat konflik struktural tersebut.

"Stigmatisasi OPM, tudingan-tudingan separatisme, anti-NKRI dan pemberontak terhadap masyarakat yang sesungguhnya sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan operasi militer dan ketimpangan ekonomi akibat konflik struktural tersebut"

Ketimpangan pembangunan di Indonesia, sangat terasa sekali di Papua. Masyarakat yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, harus tergeser kehidupannya dengan munculnya pembangunan yang hanya dimiliki oleh kalangan elit korporasi padahal sumber-sumber daya yang ada berupa alam bahkan tenaga kerja yang ada berasal dari putra Papua sendiri.

Bahkan dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya antara Jawa, sangat jauh perbandingan jarak pembangunan infrastruktur mulai dari pendidikan, sarana transporatasi, pelayanan kesehatan, dan akses pelayanan umum lainnya.

Kepemimpinan Indonesia

Latar belakang atau tipe pemimpin Indonesia menentukan konstelasi politik di Papua, yakni berupa fragmentasi atas latar belakang calon presiden dari sipil atau calon presiden yang berasal dari militer. Konstelasi konflik dan politik “dianggap” naik jika presiden Indonesia berasal dari sipil. Hal ini dikarenakan, konflik terbuka muncul lebih eksplosif dibanding jika presiden terpilih adalah berasal dari militer.

Hal ini jelas, karena semenjak 32 tahun kepemimpinan represif-militeristik jenderal Suharto, kebijakan politik di Papua di letakkan pada ujung senjata sehingga keleluasaan akses masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi hingga tuntutan kemerdekaan muncul kuat ketika presiden terpilih berlatar belakang sipil.

Konstelasi konflik yang naik diawali dengan asumsi bahwa keleluasaan presiden sipil dapat lebih terbuka dalam mendukung munculnya referendum kemerdekaan Papua sebagaimana yang telah diputuskan presiden Habibi atas Timor Leste serta perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua pada era presiden Abdurrahman Wahid serta pada lain hal, pemilihan umum presiden 2014 lalu Joko Widodo yang berlatar belakang sipil, menang mutlak di wilayah Papua[4], presiden sipil tampak lebih diplomatis dibanding presiden militer dan secara psikologi politik lebih mendukung upaya-upaya perundingan dua pihak.

Oleh karena itu, sesungguhnya masyarakat Papua menaruh harapan besar kepada presiden Joko Widodo dalam penyelesaian masalah Papua, diantaranya adalah mengenai keberadaan PT. Freeport Indonesia di wilayah Papua. 

Namun bagaikan pedang bermata dua, terkadang justru keleluasaan aspirasi dan sikap politik presiden dari kalangan sipil tersebutlah menimbulkan konflik horizontal yang cenderung longgar terjadi sebagai dampak susulan dari sikap diplomatis presiden sipil dan non-kekerasan.

Desakkan kemerdekaan Papua dengan jalan yang represif pun muncul dari pihak masyarakat sebagai dampak dari sikap represif awal pemerintahan militeristik jenderal Suharto terdahulu. Hal ini mengindikasikan, bahwa jikalaupun di Papua tidak sedang muncul konflik terbuka, bukan berarti Papua menjadi wilayah yang telah benar-benar aman dan damai namun meminjam istilah Johan Galtung, perdamaian di Papua masih pada tataran negative peace atau perdamaian negatif.

Konflik yang terjadi memang masih tetap berlangsung, karena memang belum adanya solusi dari tiap-tiap masalah yang ada misalnya masalah ekonomi, HAM, sosial dan budaya yang terjadi di Papua sehingga sesuatu yang tampak aman dipermukaan, sangat mudah untuk disulut konflik lantaran belum adanya penyelesaian pasti. Penyelesaian yang pasti inilah yang sesungguhnya mampu menghantarkan Papua menuju sebuah perdamaian yang positif, yakni perdamaian yang terjadi disebabkan oleh penyelesaian masalah pada akar masalah hingga meniadakan potensi konflik terjadi kembali.

"Konflik yang terjadi memang masih tetap berlangsung, karena memang belum adanya solusi dari tiap-tiap masalah yang ada misalnya masalah ekonomi, HAM, sosial dan budaya yang terjadi di Papua sehingga sesuatu yang tampak aman dipermukaan, sangat mudah untuk disulut konflik"

Sumber Daya Alam dan Separatisme

The Habibi Center bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan hasil penelitian tentang potensi kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2015, menyampaikan data temuan berupa intensitas kekerasan di Papua berdasarkan Jumlah Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik pada tahun 2014[5], dalam insiden kekerasan tipe konflik sumber daya, Papua memiliki intensitas tertinggi yakni dengan nilai acuan indeks intensitas kekerasan sejumlah 56 setelah Jawa Timur yakni pada angka 61 dengan korelasi kekerasan tipe konflik separatisme yang tertinggi yakni pada angka 42.

Sedangkan dampak insiden kekerasan menurut tipe konflik sumber daya alam pada tahun 2014[6], Papua menempati urutan tertinggi pula yakni korban tewas pada nilai acuan angka intesitas 22, korban meninggal dunia pada angka acuan 294  dan kerusakan dengan angka acuan 25 sedangkan seakan berbanding lurus dengan dampak insiden kekerasan tipe konflik separatis, Papua satu-satunya propinsi yang memiliki angka acuan indeks intensitas kekerasan separatisme yakni 34 untuk korban tewas, 37 untuk korban luka dan angka acuan pada posisi 6 bagi dampak kekerasan.

Berdasarkan atas angka acuan tersebut, disimpulkan nilai akhir indeks kekerasan di Indonesia propinsi tahun 2014[7], Papua menempati urutan ketiga sebagai propinsi dengan intensitas konflik tinggi yakni 16,57, tertinggi setelah Sulawesi Utara dengan indeks intensitas kekerasan 19,72 dan Sumatera Selatan dengan 19,60.

Namun yang tentu sangat mencengangkan adalah tingkat konflik sumber daya alam yang secara kuantitas tertinggi, berbanding lurus dengan konflik separatisme, yang dalam data temuan penelitian ini propinsi Papua merupakan propinsi di Indonesia yang memiliki konflik sumber daya alam tertinggi dengan angka acuan 9,75 yang merupakan satu-satunya propinsi yang memiliki intensitas konflik separatisme dengan angka 2, 21.

Dari hasil penelitian tersebut, tampak secara partikular untuk kasus konflik di wilayah Papua, bahwa kekerasan sumber daya alam yang tinggi pun disisi lain muncul konflik kekerasan separatisme. Sesungguhnya ini adalah sebuah visualisasi fakta bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi di Papua berbanding lurus dengan konflik separatisme.

Konflik sumber daya alam dan kasus separatisme, membentuk lingkar-lingkar konflik yang melibatkan antar kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan perusahaan (pemodal), masyarakat dengan negara maupun negara dengan perusahaan[8].

Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam hal ini adalah Papua merupakan sesuatu yang harus diselesaikan, komitmen antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat penting dalam menciptakan Papua damai, khususnya dalam menyikapi korporasi asing yang telah 48 tahun beroperasi di Indonesia tersebut.

"Komitmen antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat penting dalam menciptakan Papua damai, khususnya dalam menyikapi korporasi asing yang telah 48 tahun beroperasi di Indonesia tersebut"

Renegosiasi Kontrak Freeport: Sebuah Keharusan   

Presiden Indonesia terpilih, yakni Joko Widodo kini tengah melakukan perundingan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia. Banyak masyarakat berharap bahwa ada tindakan konstruktif presiden bagi masyarakat Papua salah satunya dalam hal terkait kontrak PT. Freeport McMoran di Indonesia, karena eksplorasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini layaknya kotak pandora yang efek dan dampaknya cukup menyulut konflik struktural dan kultural di Papua.

Tak berbeda dengan PT. Freeport, pemerintah Indonesia, selama ini kerap memunculkan dalih bahwa Freeport adalah penyumbang terbesar APBN, yang membantu pembangunan infrastruktur di Papua khususnya di wilayah Timika, berupa pendidikan, kesehatan dan akses publik lain yang seharusnya disediakan oleh negara.

Sesungguhnya dari sekian banyak kasus, tampak bahwa negara tidak hadir dalam melindungi masyarakatnya, padahal fungsi akan adanya negara adalah fungsi pemenuhan hak-hak dasar, khususnya negara yang memiliki konstitusi yang berkecenderungan pada negara kesejahteraan seperti Indonesia, yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukan justru melegalisasi privatisasi, membiarkan rakyat bertarung atas hidup yang dipertaruhkan dengan kompetisi yang tidak seimbang, kompetisi dipusara eksplorasi sumber daya alam milik rakyat tersebut sendiri, hingga melahirkan perampasan hak yang dibalut dengan undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang legal secara hukum menguntungkan pihak-pihak elit berkepentingan, dalam hal ini adalah PT. Freeport yang kerap berdalih sebagai penyumbang besar APBN dengan sekian daftar program-program CSR (Corporate Sosial Responsibility), yang sesungguhnya tidak sebanding dengan yang telah diambil berlebih, beserta dampak-dampak lain yang ditinggalkan yakni dampak lingkungan, tenaga kerja dan jaminan hidup, dan hal-hal susulan lain seperti represi “aparat kemanan” atas dalih keamanan wilayah perusahaan.

Jaminan uang keamanan yang dibayarkan perusahaan PT. Freeport McMoran sendiri tidak memiliki legalitas hukum, yang pada akhirnya justru memunculkan korupsi dan pelanggaran HAM tak berkesudahan di Timika dalam bentuk efek konflik domino pada wilayah-wilayah lain di tanah Papua.

Dalam kompleksitas masalah Papua, tak lain salah satu cara menyudahi konflik dan lingkar kekerasan di Papua diantaranya adalah dengan renegosiasi kontrak kerja PT. Freeport McMoran di Indonesia. Berbicara terkait kedaulatan, bukan hanya kedaulatan politik-tradisionalis yakni kedaulatan atas batas dan wilayah negara atau kini sangat dikenal dengan jargon “NKRI Harga Mati”, namun “Negara Harus Hadir” mengembalikan segala kedaulatan sumber daya masyarakatnya.

Bukan justru muncul dengan berbagai dalih yang tampak positif namun menimbulkan riak-riak destruktif bagi warga negaranya, oleh karena itu tak ada jalan lain mengenai PT. Freeport McMoran, renegosiasi adalah suatu keharusan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan lingkar-lingkar kekerasan struktural yang telah berlangsung 48 tahun lamanya kini. Sebab, menyelesaikan masalah terkait Freeport adalah awal guna membuka peluang bagi penyelesaian masalah-masalah lain yang disebabkan atas absennya negara bagi masyarakat Papua.  

"Renegosiasi adalah suatu keharusan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan lingkar-lingkar kekerasan struktural yang telah berlangsung 48 tahun lamanya kini"

 

[1]S. Widjojo, Muridan., Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru. Hal. 2

[2]Global Witness, Uang Keamanan Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia (USA: Global Witness publishing.2005) hal. 3

[3]Ibid.

[4]http://www.Papuapos.com, “Jokowi – Jk Menang Telak di Papua”, dalam http://www.Papuapos.com/index.php/utama/item/4662-jokowi-%E2%80%93-jk-menang-telak-di-Papua , 23 Oktober 2015. 

[5]The Habibi Center, Indeks Intensitas Kekerasan tahun 2015, hlm. 12

[6]Ibid. hal, 14

[7]Ibid. hal, 16

[8]Sri Yanuarti, 2012, “Kemiskinan dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya yang Melimpah”, Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), vol. 9, no.1, 2012, Yayasan Obor Indonesia , hal. 38