selasar-loader

Kebakaran Hutan dan Kedaulatan Udara Indonesia

LINE it!
Journal Nov 11, 2015

Kebakaran hutan  yang melanda sebagian wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ternyata juga memiliki sisi positif jika dilihat dari perspektif perjuangan kedaulatan udara kita. Hal yang diperjuangkan tidak lain adalah harga diri bangsa Indonesia atas kendali mutlak akan Flight Information Region (FIR) Jakarta yang sarat akan nilai ekonomis.

Seandainya pemerintah jeli melihat peluang, dapat dikatakan momentum untuk mempercepat pengembalian kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Indonesia tengah datang di tengah pekatnya asap kebakaran hutan dan cercaan negara tetangga.

Secara singkat FIR adalah suatu ruang udara dengan batas-batas yang telah disepakati dan terdaftar di International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai tempat pelayanan informasi penerbangan (flight information service) diselenggarakan. 

FIR menaungi sejumlah unit Air Traffic Service (ATS) yang terdapat di wilayahnya guna menyelenggarakan suatu pelayanan penerbangan yang terintegrasi. Saat ini Indonesia terbagi menjadi dua FIR, yaitu FIR Jakarta (menaungi bagian barat) dan FIR Ujung Pandang (menaungi bagian timur).

Sayangnya karena dinilai kurang siap oleh ICAO, Indonesia masih perlu 'dibantu' oleh Singapura untuk mengelola sebagian ruang udaranya sejak tahun 1946. Sebagian ruang udara tersebut tepatnya berada di atas wilayah Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang yang berada di bagian barat Indonesia (FIR Jakarta).

Tiga ruang udara tersebut sepertinya hanya mewakili sejengkal ruang udara republik ini yang tidak terdapat kota besar, tepatnya ruang udara tersebut kebanyakan hanya mencakup wilayah perairan kita.

Namun, ruang udara yang hanya sejengkal ini ternyata memiliki nilai yang sangat strategis. Rute gemuk seperti Jakarta-Singapura, Jakarta-Medan, dan Bali-Singapura yang dilayani puluhan maskapai penerbangan tiap harinya tidak dapat menghindari tiga ruang udara tersebut yang pengelolaannya masih 'dibantu' Singapura.

Belum lagi puluhan hingga ratusan penerbangan dari Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah menuju Indonesia dan Australia yang juga melewati tiga ruang udara ini per-harinya. Dapat dibayangkan seramai apakah lalu lintas pesawat di atas ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang.

Implikasi dari berbagai kondisi yang telah disebutkan di atas adalah maskapai-maskapai penerbangan yang melewati ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang harus membayar sejumlah biaya kepada Singapura. Ironisnya hal ini juga berlaku bagi maskapai-maskapai Indonesia yang terbang di atas wilayahnya sendiri.

Indonesia sendiri memang berhak atas sebagian pendapatan Singapura akan 'bantuan' pengelolaan FIR di tiga ruang udara ini, tetapi perlu diingat bagian tersebut ibaratnya hanyalah sepotong kue kecil dari suatu kue yang sangat besar.

"Indonesia sendiri memang berhak atas sebagian pendapatan Singapura akan 'bantuan' pengelolaan FIR di tiga ruang udara ini, tetapi perlu diingat bagian tersebut ibaratnya hanyalah sepotong kue kecil dari suatu kue yang sangat besar"

Bayangkan berapa banyak pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah seandainya tiga ruang udara ini dikelola penuh oleh Indonesia dibawah naungan FIR Jakarta. Pendapatan yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Indonesia ini akan sangat bermanfaat untuk membiayai operasional, pembangunan, dan peremajaan fasilitas-fasilitas pendukung dunia penerbangan Indonesia ditengah keterbatasan anggaran.

Sangat realistis jika pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas Air Traffic Controller (ATC) di Indonesia hingga mencapai keadaan ideal serta untuk memagari seluruh bandara di Indonesia guna memastikan keamanan pesawat terbang dari potensi keberadaan penumpang gelap hingga ancaman terorisme.

Implikasi berikutnya adalah setiap penerbangan yang melintasi ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang wajib diketahui oleh pihak Singapura dengan dalih 'keselamatan penerbangan'. Alasan ini memang memiliki landasan yang kuat, terlebih ketika Indonesia dicap tidak dapat menjamin keselamatan penerbangan komersialnya belakangan ini menyusul rentetan kecelakaan pesawat terbang pada tahun ini.

Namun, ketika hal ini mengorbankan kedaulatan dan pertahanan Indonesia maka sudah seharusnya pemerintah tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang 'biasa-biasa' saja. Singkat kata Indonesia tidak dapat memiliki rahasia pada tiga ruang udara ini yang tidak diketahui oleh Singapura.

Beberapa misi penerbangan militer yang mengangkut VVIP di wilayah Indonesia-pun tidak luput dari 'pemeriksaan' Singapura (Chappy Hakim). Sungguh ironis melihat TNI AU seolah-olah menjadi tamu di negaranya sendiri, terutama dengan tidak memiliki landasan hukum untuk 'merahasiakan' misi-misi penerbangannya pada tiga ruang udara ini.

"Sungguh ironis melihat TNI AU seolah-olah menjadi tamu di negaranya sendiri, terutama dengan tidak memiliki landasan hukum untuk 'merahasiakan' misi-misi penerbangannya pada tiga ruang udara ini"

Upaya pemadaman kebakaran hutan yang memanfaatkan pesawat terbang dapat dijadikan sebagai suatu cermin untuk berkaca diri. Di tengah cemoohan negara-negara tetangga, dalam hal ini Singapura, ironisnya pemerintah masih harus meminta izin kepada tetangga kita ini ketika pesawat-pesawat terbang kita berupaya memadamkan api di beberapa wilayah tertentu.

Sudah seharusnya pemerintah malu dengan status quo saat ini yang membiarkan Singapura mengobok-obok urusan rumah tangga Indonesia. Ibaratnya sudah jatuh lalu tertimpa tangga.

Sudah seharusnya Indonesia, melalui FIR Jakarta, merebut dan memegang kendali penuh atas ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang. Perjuangan diplomasi pemerintah sejauh ini belum maksimal, terasa masih takut-takut dibawah bayang-bayang kesiapan SDM, majunya teknologi, serta besarnya dana yang dimiliki Singapura dalam menyelenggarakan FIR.

Menunggu pengembalian kendali atas tiga ruang udara tersebut dari Singapura hingga sekitar tahun 2020 bukanlah hal yang masuk akal bagi Indonesia, baik dari perspektif kedaulatan dan pertahanan negara maupun ekonomi.

Di tengah revolusi mental yang marak didengungkan pemerintah, seharusnya pemerintah percaya diri bahwa bangsa Indonesia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik. Mari kita rebut kembali kendali ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang dengan memanfaatkan momentum kebakaran hutan!

"Mari kita rebut kembali kendali ruang udara Batam, Natuna, dan Tanjung Pinang dengan memanfaatkan momentum kebakaran hutan!"

577 Views