selasar-loader

Mencari Bentuk-Bentuk Kemitraan dan Partisipasi dalam Perlindungan Anak

LINE it!
Journal Jul 28, 2015

Media massa (online dan cetak) banyak memberitakan kasus Angeline sebagai sinyal betapa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Dalam berita-berita itu kita diperhadapkan pada statistik kasus-kasus kekerasan terhadap anak (yang dilaporkan); tentu masih banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi, yang disebut ‘fenomena gunung es’ oleh media massa.

Di sisi lain, berita-berita yang ada juga menyebutkan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di antaranya adalah kemiskinan.

Angeline bersekolah di sekolah umum (bukan homeschooling), tetangga mengenalinya, dan oleh karena itu dia berinteraksi dengan anak-anak dan orang dewasa selain saudara dan orangtua angkatnya.

Jika dia mengalami kekerasan, bukankah akan lebih mudah mendeteksi dan melindunginya? Dibandingkan, misalnya, anak-anak jalanan –yang sering dikaitkan dengan kemiskinan- yang lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dan lebih sulit mendapatkan perlindungan.

Pemberitaan seputar kasus Angeline mengisyaratkan bahwa Angeline selama diasuh oleh ibu angkatnya telah seringkali mendapatkan kekerasan dan inilah yang mendorong saya untuk menulis artikel ini.

Berita-berita yang saya baca menyebutkan sejumlah pihak menyayangkan sudah adanya kecurigaan orang-orang dewasa (guru dan tetangga) bahwa Angeline mengalami kekerasan tetapi Angeline tetap bernasib naas.

Saya lebih tertarik mengetahui apakah sudah ada upaya melindungi Angeline namun tidak terungkap?

Dari sekian pemberitaan tentang Angeline, cukup banyak ide untuk memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan membuat adanya mekanisme pelaporan tindakan kekerasan terhadap anak.

Bagi kita yang mengamati kasus-kasus kekerasan terhadap anak, ide semacam ini tidak baru, dan sering muncul setelah kasus-kasus kekerasan terhadap anak diberitakan oleh media massa. Kita masih ingat lima tahun yang lalu kasus Babe yang memutilasi anak jalanan.

"Bagi kita yang mengamati kasus-kasus kekerasan terhadap anak, ide semacam ini tidak baru, dan sering muncul setelah kasus-kasus kekerasan terhadap anak diberitakan oleh media massa. Kita masih ingat lima tahun yang lalu kasus Babe yang memutilasi anak jalanan"

Lewat kejadian itu lahirlah kesepakatan bersama tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan yang melibatkan tujuh Menteri dan Kepolisian RI.

Namun, bukanlah pemberitaan mengenai manfaat kesepakatan tersebut yang ditemukan; melainkan, berita-berita yang menyebutkan otonomi daerah sebagai salah satu kendala implementasinya.

Kemudian pada tahun 2014, tak lama setelah maraknya kasus kekerasan terhadap murid Jakarta International School, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain bermaksud membuat UUPA lebih relevan dan melindungi anak, UU tersebut juga mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam bidang perlindungan anak (Pasal 24 ayat 4).

Kemajuan yang dinilai sebagai ‘kado bagi anak Indonesia’ ini memang patut dirayakan, tetapi perlu diikuti realisasi upaya perlindungan anak.

Sikap reaktif yang diikuti ide menarik dan makin banyaknya perangkat hukum sayangnya belum jelas korelasinya dengan upaya praktis perlindungan anak.

Ketika bercermin pada diri sendiri, saya sadar lewat penelitian yang telah saya lakukan bersama kolega telah mengambil bagian dari lahirnya ide-ide yang sampai sekarang masih menjadi ide.

Namun lewat kesadaran itu juga saya melihat dan mengenal tenaga pendidik, baik formal maupun informal, ibu-ibu dan bapak-bapak penggerak Posyandu dan aktivis kegiatan komunitas yang memiliki kemampuan dan hati untuk melindungi anak-anak.

Bagi tenaga kesehatan misalnya, sudah ada Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Tenaga Kesehatan. Sistem rujukan dimulai dengan korban datang ke Puskesmas.

Saya tertarik dengan situasi sebelum pelaporan, siapa yang melaporkan, dan jika anak korbannya bagaimana anak bisa datang melapor meskipun didampingi orang dewasa, apalagi jika orang dewasa terdekatnya adalah pelaku kekerasan misalnya.

"Saya tertarik dengan situasi sebelum pelaporan, siapa yang melaporkan, dan jika anak korbannya bagaimana anak bisa datang melapor meskipun didampingi orang dewasa, apalagi jika orang dewasa terdekatnya adalah pelaku kekerasan misalnya"

Bagaimana jika tenaga kesehatan atau orang dewasa lain masih dalam tahap curiga bahwa terjadi tindak kekerasan? Apakah melapor ke aparat atau berkonsultasi dengan tenaga profesional lainnya?

Saya mengajukan banyak pertanyaan dan kembali ke contoh kasus Angeline, saya ingin membahas kenapa sulit melindungi Angeline dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas.

Ini sebuah skenario karena saya tidak mengetahui sejauh mana orang-orang dewasa dalam kehidupan Angeline memiliki kecurigaan yang dikatakan di media massa atau tidak.

Namun skenario ini lahir dari pengalaman meneliti isu-isu seputar kehidupan anak di Indonesia dan pengetahuan terhadap kerja-kerja Pelayanan untuk Anak (children’s services) di Skotlandia.

Saya mulai dengan guru. Jika guru memiliki intuisi ada yang salah dengan seorang muridnya itu karena sang guru mengamati perubahan perilaku sang murid. Di sini guru melakukan tugasnya: mengenal murid-muridnya.

Ketika ‘merasa’ ada yang salah, bisa jadi guru akan mencoba mendekati sang murid dan bertanya atau memperhatikan pola perubahan perilaku tersebut secara lebih intens. Lalu apa? Dari kacamata perlindungan anak, apakah yang perlu terjadi setelahnya? Siapa harus melakukan apa?

Dalam UU No 35 Tahun 2014, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak adalah melaporkan tindakan kekerasan (Pasal 72). Namun kapan intuisi menjadi cukup bukti dan bagaimana guru bisa mengetahui siapa pelaku kekerasan (jika memang anak mengalami kekerasan)?

Bayangkan situasi di mana guru bisa mengangkat telepon atau datang ke seorang pakar, Psikolog Anak misalnya, untuk berkonsultasi tentang salah seorang muridnya tanpa perlu menyebutkan nama sang anak atau data-data pribadi sang murid.

Sekolah juga memiliki pertemuan rutin untuk membahas intuisi-intuisi semacam itu secara konstruktif, bukan gosip, dengan tujuan melengkapi informasi tentang para murid yang jumlah kehadiran menurun, partisipasi di kelas rendah, dan sebagainya.

Misalnya, lewat pertemuan tersebut guru olahraga juga ternyata melihat perubahan perilaku atau yang tadinya tidak memperhatikan jadi mulai mengamati sang murid lebih dekat. Sekolah juga mencoba mengundang orangtua di kegiatan-kegiatan sekolah, atau sekedar mengirimkan informasi mengenai kemajuan anak di sekolah (dengan harapan mendapatkan balasan, sehingga terjalin komunikasi).

Sekolah sebagai institusi dan guru sebagai profesional melakukan upaya perlindungan anak sesuai kapasitas mereka. Sejauh ini, saya tidak menganjurkan ide ‘memata-matai’ orangtua dan saya tidak memberikan hak sekolah untuk intervensi kehidupan pribadi keluarga.

Tetapi ini bentuk sekolah dan guru mengambil bagian dari tanggungjawab perlindungan anak seperti diamanatkan Undang-Undang.

Seringkali masalah dengan murid di sekolah ada kaitannya dengan faktor-faktor lain. Jika nilai seorang murid menurun misalnya, hal ini bisa saja dikarenakan situasi belajar mengajar yang berubah, atau karena situasi di rumah, atau karena perkembangan anak, atau karena kombinasi dua atau semua faktor ini.

"Seringkali masalah dengan murid di sekolah ada kaitannya dengan faktor-faktor lain. Jika nilai seorang murid menurun misalnya, hal ini bisa saja dikarenakan situasi belajar mengajar yang berubah, atau karena situasi di rumah, atau karena perkembangan anak, atau karena kombinasi dua atau semua faktor ini"

Apa yang perlu dilakukan sekolah tentu apa yang menjadi mandat sekolah. Namun, jika sekolah sudah melakukan evaluasi diri dan melibatkan anak serta orangtua untuk membuat situasi menjadi lebih baik tetapi situasi tidak juga meningkat, di sinilah sekolah bisa mulai berpikir melibatkan ‘mitra’ mereka.

Cukup banyak sekolah yang bermitra (dalam berbagai kapasitas) dengan kelompok-kelompok komunitas (contoh: Kelompok PAUD, Kelompok Keagamaan) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), kemitraan ini bisa dimanfaatkan untuk mencari dukungan.

Ada banyak kegiatan komunitas yang bisa jadi melibatkan anggota keluarga sang murid. Tentu saja hal ini harus dilakukan secara bijaksana dan melindungi anak. Profesionalitas dan integritas penting agar tidak memberikan informasi salah dan menjaga kerahasiaan murid dan keluarga.

Partisipasi masyarakat perlu didasarkan pada kepentingan terbaik anak, dan tidak melupakan partisipasi anak. Baru-baru ini di wilayah Cipulir –DKI Jakarta, ada anggota masyarakat yang sering melihat anak tetangganya menangis, dan akhirnya ketika si anak datang sendiri dengan bekas luka, si anggota masyarakat ini melaporkan ke polisi.

Di sini kemitraan dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa suara anak sangatlah penting. Tidak melihat anak sebagai pihak yang lemah tetapi yang punya suara dan membiasakan mendengar suara mereka mungkin langkah awal mencegah kekerasan terhadap anak.

Tentu orang-orang dewasa yang anak-anak temui bervariasi. Sampai usia balita anak akan lebih sering bertemu tenaga kesehatan di Posyandu, perawat atau dokter. Memasuki usia sekolah anak akan bertemu dengan guru dan tenaga pendidik lainnya.

Namun karena variasi ini, kemitraan berbagai institusi dan profesional menjadi penting. Apakah para profesional ini terlatih mengenali kekerasan terhadap anak dan melakukan penjajakan awal (assessment) jika diperlukan?

Apakah mereka cukup percaya diri melakukannya? Setidaknya, apakah mereka memiliki seseorang yang bisa diajak berkonsultasi manakala menemukan kasus-kasus mencurigakan?

Di sini saya menekankan kembali bahwa yang perlu bukan hanya sikap proaktif melaporkan tindakan kekerasan, tetapi ada kebutuhan untuk kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak (institusi dan personal) termasuk dengan anak-anak sendiri.

"Di sini saya menekankan kembali bahwa yang perlu bukan hanya sikap proaktif melaporkan tindakan kekerasan, tetapi ada kebutuhan untuk kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak (institusi dan personal) termasuk dengan anak-anak sendiri"

Untuk anak-anak korban penelantaran dan yang bekerja tentu situasi mereka lebih rumit dan orang-orang dewasa yang berinteraksi dengan mereka lebih bervariasi. Artikel ini tidak cukup kata-kata untuk membahas mereka.

Akhirnya, tulisan ini tidak bermaksud menggurui pihak manapun ataupun menawarkan solusi bagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Lewat tulisan ini saya berharap bisa mengundang orang-orang dewasa yang sedikit atau banyak mengenali dirinya memiliki kemampuan atau kapasitas profesional yang saya singgung dalam artikel ini.

Kita tidak kurang perangkat hukum atau kebijakan perlindungan anak di Indonesia dan saya setuju implementasinya lebih penting, tetapi mungkin sudah saatnya kita melihat praktik pelayanan ke anak sehari-hari.

Sesuatu yang cenderung kita terima begitu saja (take it for granted) kecuali saat terjadi kasus kekerasan. Saya haus mengetahui bentuk-bentuk kemitraan dan partisipasi masyarakat yang telah muncul di tengah lingkungan kita sehari-hari terkait pencegahan atau intervensi awal kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Kemitraan atau kerjasama sering diperbincangkan di pertemuan dan seminar birokrat, tetapi praktiknya lebih sering muncul di akar rumput. Selamat Hari Anak Nasional.

 

Harla Sara Octarra*

*Awardee Beasiswa LPDP di program PhD in Social Policy, the University of Edinburgh. Tulisan merupakan pendapat pribadi; bukan merupakan pandangan resmi Mata Garuda dan LPDP.

915 Views