selasar-loader

Jokowi, Energi, dan Nuklir

LINE it!
Mutti Anggitta
Mutti Anggitta
Lecturer, International Relations Department, BINUS University
Journal Dec 2, 2015

Di sebuah acara diskusi mengenai masa depan energi Indonesia, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan Doktrin Poros Maritim yang digagas oleh pemerintahan Jokowi, Indonesia harus mampu mengembangkan konektivitas. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan energi  yang memadai agar dapat membangun berbagai infrastruktur.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang diharapkan selesai pada tahun 2020. Target ini cukup mengagetkan, mengingat pada masa pemerintahan SBY, target pembangunan pembangkit listrik dengan daya 10.000 MW saja tidak tercapai.

Hal yang mengagetkan lainnya dan juga sangat disayangkan adalah nuklir sebagai penghasil listrik yang paling bersih, aman, dan murah, justru tidak dimasukkan ke dalam komponen sumber energi proyek pembangkit listrik yang cukup ambisius tersebut.

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebenarnya tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yakni Indonesia akan mempunyai 4 PLTN pada tahun 2024. Akan tetapi, implementasinya berjalan sangat lambat. Target pembangunan PLTN pertama saja yang seharusnya dimulai pada tahun 2010 belum terlaksana hingga saat ini. 

"...sangat disayangkan adalah nuklir sebagai penghasil listrik yang paling bersih, aman, dan murah, justru tidak dimasukkan ke dalam komponen sumber energi proyek pembangkit listrik yang cukup ambisius tersebut"

Nuklir adalah sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Tidak ada emisi karbon dioksida, nitrogen oksida, ataupun sulfur dioksida yang dihasilkan selama proses produksi listrik berlangsung di sebuah PLTN. Berbagai studi mengenai energi menunjukkan bahwa energi nuklir adalah satu-satunya sumber energi tanpa polusi udara yang dapat menghasilkan listrik selama 24 jam sehari.

Meski dunia pernah menyaksikan tiga insiden nuklir yang cukup besar, antara lain Three Mile Island di Amerika Serikat, Chernobyl di Ukraina, dan Fukushima Daiichi di Jepang, pada dasarnya nuklir adalah energi yang aman untuk dikembangkan.

Hal ini karena nuklir diproduksi di sebuah PLTN, di mana reaksi radioaktif yang menghasilkan energi sangat dikontrol dengan ketat. Energi nuklir aman, tidak berbahaya sama sekali, asalkan teknologi berfungsi dengan baik, dan limbah dari reaksi dikelola dengan baik.

Dari segi ekonomi, pada awal pembangunan PLTN memang membutuhkan dana yang cukup besar. Akan tetapi, untuk jangka panjang, energi nuklir menjadi ‘too cheap to meter’ untuk memproduksi listrik per kilowatt-jam-nya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Depleted UF6 Management Information Network menunjukkan bahwa 1 ton uranium dapat memproduksi lebih dari 40 juta kilowatt-jam listrik, setara dengan 80.000 barel minyak atau setara dengan 16.000 ton batu bara.

Sangat disayangkan jika Indonesia, terutama pemerintah, belum menyadari potensi dari energi nuklir, serta belum mempunyai rasa percaya diri bahwa Indonesia mampu mengembangkan program nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Di antara negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling siap dan paling mampu secara teknis untuk mengembangkan PLTN. Studi yang dilakukan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak ahli nuklir daripada negara anggota ASEAN lainnya mengingat Indonesia memiliki tiga reaktor riset nuklir, berbagai fasilitas nuklir lainnya, serta kader insinyur dan ilmuwan yang terlatih.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga memberikan penilaian positif terhadap infrastruktur nuklir di Indonesia yang dibutuhkan untuk membangun PLTN. Jadi, hambatan utama bagi terlaksananya program nuklir di Indonesia adalah hambatan politis, bukan teknis.

"...hambatan utama bagi terlaksananya program nuklir di Indonesia adalah hambatan politis, bukan teknis"

Komitmen pemerintah untuk membangun PLTN masih sangat lemah. Salah satu faktor penyebabnya adalah cukup tingginya penolakan warga terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Terutama pasca-insiden nuklir di Fukushima Daiichi yang terjadi pada 11 Maret 2011. Tidak lama setelah insiden tersebut terjadi, sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 66% warga Indonesia menolak dibangunnya program nuklir di Indonesia.

Fakta yang perlu diketahui oleh publik adalah insiden nuklir di Jepang terjadi karena terjangan tsunami setinggi 15 meter yang mematikan pasokan tenaga dan sistem pendingin 3 reaktor di Fukushima Daiichi. Selain itu, meski memang Jepang identik dengan kemajuan teknologi, reaktor di Fukushima Daiichi saat itu sebenarnya sudah sangat tua, hampir berusia 40 tahun, di mana 40 tahun adalah batas maksimal masa berlaku operasional sebuah reaktor.

Insiden ini seharusnya tidak mematikan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang tentu sudah diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat oleh para ahli, baik mengenai pemilihan lokasi PLTN yang jauh dari sumber bencana alam, maupun mengenai teknologi nuklir terkini yang akan digunakan, yang tentu jauh lebih modern daripada reaktor tua di Fukushima Daiichi.

‘Insiden nuklir’ memang terdengar mengerikan. Akan tetapi, faktanya tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka akibat kebocoran radiasi yang terjadi di Fukushima Daiichi. Lebih dari 100.000 warga yang tinggal beberapa puluh kilometer dari reaktor nuklir tersebut dipaksakan oleh pemerintah Jepang untuk mengungsi. Sekitar 1.600 di antaranya meninggal dunia.

"‘Insiden nuklir’ memang terdengar mengerikan. Akan tetapi, faktanya tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka akibat kebocoran radiasi yang terjadi di Fukushima Daiichi"

Hasil observasi Dr. Kelvin Kemm, seorang ahli fisika nuklir, menunjukkan bahwa stres yang dialami oleh para pengungsi menyebabkan serangan jantung dan masalah kesehatan lainnya. Menurutnya, tingginya angka kematian pengungsi tersebut bukan karena radiasi, melainkan karena histeria.

Rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi agar dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sehingga dapat membangun infrastruktur dan menjamin konektivitas adalah dengan membangun PLTN. Dengan mengembangkan energi nuklir sebagai sumber alternatif pembangkit listrik berarti kita mengurangi ketergantungan kita pada sumber bahan bakar fosil yang kelak akan habis, seperti minyak, batu bara, gas alam, dan LPG.

Dalam jangka panjang, Indonesia akan mengalami kerugian besar jika pemerintah tidak menyadari atau skeptis tentang pentingnya energi nuklir sebagai energi yang ekonomis, apalagi mengingat bahwa kita sekarang hidup di era globalisasi ekonomi. Jika energi mahal, maka konsumen menderita, dan dampaknya bisa sangat luas. Energi yang mahal tidak hanya dapat mengakibatkan produktivitas yang menurun, tetapi juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lamban, serta upah dan standar hidup yang lebih rendah.

 

 

339 Views

Author Overview


Mutti Anggitta
Lecturer, International Relations Department, BINUS University

More Journal from Mutti Anggitta


"Iran Bikin Nuklir": Problematik
2 years ago