selasar-loader

Mahasiswa: yang Pintar dan yang Nakal

LINE it!
Ahmad Rizky   M Umar
Ahmad Rizky M Umar
Interested to research IR, ASEAN & Historical Sociology
Journal Jan 22, 2015

9Rv-YJFylylidlQqEqc-BSqr6ESrQVkG.jpeg

Foto via kompasiana.com

Apa artinya 'menjadi mahasiswa' saat ini?

Ketika saya masih aktif sebagai mahasiswa, ada satu citra yang sering didengung-dengungkan oleh birokrat kampus tentang mahasiswa: berprestasi, menang PKM, tidak demo, selalu optimis, tidak kritis, dan patuh pada aturan-aturan rektorat.

Di Kantor Rektorat, jangan harap ada aktivitas diskusi keilmuan kritis atau pembangunan pengetahuan. Yang ada ialah petugas 'sangar' yang menjaga proposal UKM atau bantuan kemahasiswaan, berbagai spanduk dan poster tentang mahasiswa berprestasi, prosedur pengajuan proposal, hingga para birokrat yang siap 'tanda tangan' pada proposal mahasiswa.

"Di Kantor Rektorat, jangan harap ada aktivitas diskusi keilmuan kritis atau pembangunan pengetahuan..."

Ungkapan yang hadir di sana pasti akan bernada prestatif: semakin berprestasi mahasiswa (dilihat dari penghargaan/anugerah yang ia terima), maka ia akan semakin bernilai di hadapan rektorat atau Direktorat kemahasiswaan.

 

Model Mahasiswa Masa Kini?

Pemaknaan mengenai mahasiswa ini menjadi semacam diskursus hegemonik di perguruan tinggi akhir-akhir ini. Di banyak perguruan tinggi, diskursus semacam ini dimunculkan untuk meredam 'gejolak aktivis' para mahasiswa yang seringkali kritis terhadap kebijakan kampus.

Gerakan mahasiswa memang memiliki kecenderungan untuk 'terlibat' dalam kegiatan yang dinilai oleh kampus bersifat politis, seperti protes, demonstrasi, atau semacamnya.

Tentu saja, kampus memiliki kepentingan untuk mendepolitisasi mahasiswa. Jalan untuk mendepolitisasi tersebut, alih-alih merepresi aktivitas kemahasiswaan seperti era 1980an, adalah dengan menerapkan diskursus tandingan tentang 'mahasiswa'.

Saya ingin meminjam sedikit istilah dari Michael Foucault tentang governmentality. Dalam "The Birth of Biopolitics" (2001), kumpulan ceramah Foucault di College de France 1978-79, Foucault memperkenalkan istilah governmentality untuk membongkar praktik kekuasaan pada pemerintahan/pembangunan.

"Jalan untuk mendepolitisasi tersebut, alih-alih merepresi aktivitas kemahasiswaan seperti era 1980an, adalah dengan menerapkan diskursus tandingan tentang 'mahasiswa'"

Istilah ini kemudian ia pertegas dalam tulisannya yang lain yang lebih spesifik, “Governmentality” (terbit 1991). Menurut Foucault, government adalah sebuah fenomena, eksistensi, atau regularitas yang lahir dari mekanisme yang terkondisikan dengan baik (intelligible mechanisms) untuk satu tujuan tertentu.

Praktik dari governmentality berbeda dengan disiplin atau hukuman, yaitu berupa pengkondisian subyek dengan aturan-aturan tertentu dan pemberian hukuman jika tidak sesuai dengan aturan tersebut.

‘Governmentality’ adalah upaya untuk mengatur dengan menyediakan kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang dapat hidup pada norma-norma yang ditentukan oleh negara. Institusionalisasi norma menjadi target dari governmentality sehingga subyek yang berupa warga negara bisa hidup dan "will do (something) as they ought" (lihat Tania Murray Li, The Will to Improve, 2007).

Meminjam istilah Foucault tersebut, potret diri mahasiswa yang ditampilkan oleh rektorat adalah representasi dari kepentingan rektorat terhadap mahasiswa. Rektorat ingin meng-govern mahasiswa. Namun, hal tersebut tidak dilakukan dengan pola lama berupa disiplin dan hukuman, tetapi dengan memberikan norma baru yang memungkinkan mahasiswa mengikutinya secara sukarela.

Diskursus mengenai mahasiswa, sebagaimana versi banyak birokrat kampus (mungkin sampai sekarang) adalah diskursus tentang ‘prestasi’ dan pribadi yang baik. 'Mahasiswa' sebagai sebuah identitas, jika meminjam Laclau dan Mouffe, adalah subjek yang tak pernah final. Ia selalu berada pada dislokasi, tarikan dari pemaknaan satu ke pemaknaan lainnya.

Tahun 1980-an, strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga universitas adalah dengan "discipline and punish". Waktu itu, banyak mahasiswa yang di-DO karena menentang kebijakan pemerintah atau keputusan kampus, juga yang ditangkap karena demonstrasi. Mendikbud waktu itu, Daoed Joeosoef, melakukan praktik pendisiplinan melalui kebijakan NKK/BKK, penutupan Dewan Mahasiswa dan depolitisasi mahasiswa di tingkat fakultas.

Keputusan ini efektif untuk mendepolitisasi mahasiswa. Pascareformasi, tentu saja model represi seperti ini tidak bisa dilakukan, apalagi dengan demokratisasi serta menurunnya peran negara dalam pengaturan kampus. Mahasiswa yang juga sempat menguat di akhir 1990-an juga kemudian mengubah pola pendisiplinan menjadi pengaturan (governing).

Tetapi, kalau dibandingkan, dua pola di atas tak jauh bebeda dari segi substansi. Diskursus tentang mahasiswa yang prestatif tentu saja memberikan sebuah kultur baru mahasiswa, agar menjauhi aktivitas yang berbau politis.

Alternatifnya adalah prestasi akademik yang didapat dalam nuansa akademis yang kompetitif. Dilancarkanlah berbagai kegiatan pengembangan soft skill, semisal dengan PKM, pengembangan karakter, mahasiswa berprestasi, dan lain sebagainya.

Menulis untuk Program Kreativitas Mahasiswa memang baik untuk pembelajaran riset. Namun pertanyaannya, apakah menulis PKM dilakukan dengan intensi pengetahuan atau dengan motif ekonomis? Apa capaian teoretik dan implikasi kritis yang bisa dihasilkan (ini jika menggunakan critical theory) Apakah mengikuti program pengembangan karakter membuat mahasiswa bisa terlibat dalam penanggulangan masalah-masalah real di masyarakat, misalnya soal pembebasan tanah di Kulon Progo untuk kepentingan tambang besi atau semacamnya?

"Namun, pertanyaannya, apakah menulis PKM dilakukan dengan intensi pengetahuan atau dengan motif ekonomis?"

Sejauh yang saya lihat, program-program semacam ini menyimpan satu makna: jika ingin berprestasi dengan dapat uang, maka buatlah penelitian. Orientasinya, tentu saja, adalah memajukan prestasi universitas di kancah nasional melalui PIMNAS.

Namun, program ini sekaligus juga mengeksklusi pemaknaan penelitian yang 'kritis', misalnya yang berpretensi pada upaya membongkar relasi-relasi kekuasaan atau yang bersifat 'politicized'. Karenanya, terlihat bahwa akan sangat jarang PKM yang bersifat kritis, membongkar perilaku-perilaku masyarakat, negara, atau kampus dalam relasinya dengan masyarakat. Hal berbahaya yang akan kita jumpai ke depan adalah kondisi berupa peneliti, dosen, atau profesor dengan mentalitas ‘proyek’: tanpa idealisme, tanpa kapasitas teori yang tajam, dan tanpa produktivitas dalam berkarya.

Ini mungkin ekstrem, tetapi bukan tidak mungkin terjadi jika pemaknaan tentang PKM didominasi oleh cara pandang birokratis.

 

Meminggirkan Aktivis

Saya tidak menolak aktivitas semacam PKM, pelatihan-pelatihan bertemakan soft skill, pelatihan pengembangan karakter, atau program Mahasiswa Berprestasi. Meloloskan proposal penelitian dalam bentuk UKM tentu adalah aktivitas yang sangat positif untuk pembelajaran mahasiswa yang ingin menjadi peneliti. Pengembangan karakter dalam konferensi ke luar negeri juga baik agar pertukaran pengetahuan dapat berlangsung. Menjadi mahasiswa berprestasi adalah keharusan.

Yang perlu jadi catatan: jangan menganggap hal-hal semacam itu sebagai ukuran tunggal prestasi. Ada banyak ukuran lain yang terpinggirkan karena tidak diakomodasi oleh dunia akademik di Indonesa.

Ini yang jadi persoalan. Dengan pemaknaan semacam ini, kita kadang menganggap mereka yang sibuk berdemonstrasi, belajar mengorganisasi petani di desa, mengadvokasi uang kuliah murah, atau berwirausaha untuk menghidupi diri sebagai orang yang tidak prestatif.

Padahal, mereka juga berprestasi dalam ukuran yang lain. Celakanya, konstruksi pemaknaan seperti ini yang terkadang dipahami oleh birokrat-birokrat akademik di kampus.

Kita bisa lihat politik inklusi/eksklusi ini pada program atau kegiatan lain. Dengan praktik politik inklusi/eksklusi ini, diskursus tentang mahasiswa versi rektorat membelah mahasiswa menjadi "yang nakal" dan "yang pintar". Yang pintar adalah mereka yang berprestasi, memajukan nama kampus di level nasional/internasional, serta dapat menjadi "model" bagi mahasiswa lain.

Secara tidak sadar, mereka digunakan oleh kampus untuk menginstitusionalisasikan norma yang diberikan kampus pada mahasiswa. "Prestasi" menjadi alat/instrumen governmentality, yaitu ketika institusi universitas mengatur mahasiswa dengan cara memberikan cara agar mahasiswa bisa melakukan sesuatu yang digunakan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginan/kehendak kampus.

Seperti kata Tania Murray Li, "...educating desires and configuring habits, aspirations and beliefs.."

Bagi mahasiswa baru, tentu saja format pemaknaan ini akan menjadi format pemaknaan yang diterima. Akan tetapi, diskursus tentang "mahasiswa pintar" takkan beroperasi tanpa adanya praktik eksklusi pada arena diskursivitas tersebut, yaitu "mahasiswa nakal".

Yang disebut oleh kampus sebagai mahasiswa 'nakal' atau bandel ini, dalam arahan peta pengembangan SDM universitas, adalah mereka yang terlibat demonstrasi, mereka yang terlibat gerakan-gerakan kritik terhadap pemerintah, atau mereka yang membangkang terhadap kebijakan rektorat.

Jika seseorang tidak sesuai dengan norma yang telah diinstitusionalisasikan, ia bisa saja didisiplinkan dan dihukum agar 'sadar' dan kembali pada sistem kekuasaan dimana diskursus yang dikehendaki oleh pemilik kekuasaan beroperasi.

Dalam konteks kampus, mereka yang membangkang pada modus kekuasaan rektorat akan didisiplinkan dengan pengarahan, sehingga bisa direhabilitasi menjadi 'mahasiswa' yang benar dalam versi universitas.

Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana diskursus tentang 'mahasiswa nakal' dan 'mahasiswa pintar' diciptakan untuk menghegemoni pemaknaan tentang 'mahasiswa' dan dengan demikian mengatur (governing) mahasiswa secara keseluruhan.

"Reproduksi dari diskusus 'mahasiswa pintar' tersebut dilakukan untuk menjaga agar hubungan kekuasaan yang subordinatif antara universitas dan mahasiswa tetap berada pada kondisi yang diinginkan oleh universitas"

Dalam karya Foucault, sudah tentu aktivitas governmentality itu adalah aktus kekuasaan. "power is exercised from innumerable points", kata Foucault dalam The History of Sexuality (1990). Kekuasaan itu diciptakan dalam poin-poin yang tak terhitung, kondisi ketaksadaran, dan dalam hubungan yang nonegaliter antarsubjek.

Reproduksi dari diskusus 'mahasiswa pintar' tersebut dilakukan untuk menjaga agar hubungan kekuasaan yang subordinatif antara universitas dan mahasiswa tetap berada pada kondisi yang diinginkan oleh universitas. Atau, dengan bahyasa yang lebih sederhana, agar mahasiswa tak lagi menjadi ancaman bagi kekuasaan yang beroperasi di universitas.

 

Universitas sebagai Arena Kekuasaan

Di sini, kita bisa lebih dalam melakukan penelaahan. Universitas bukanlah institusi yang lepas dari perebutan kuasa. Ada banyak relasi kuasa yang saling bermain, beroperasi di kampus. Dalam titik tertentu mereka juga menggeret mahasiswa untuk masuk dengan berbagai bentuk. Maka dari itu, kesadaran kritis mahasiswa menjadi diperlukan.

Seperti kata Foucault, pengetahuan adalah arena dimana kekuasaan itu beroperasi. Mahasiswa dan intelektual kampus perlu membangun diskursus tandingan. Mungkin, dengan menyatakan bahwa 'menjadi mahasiswa' bukan berarti tidak kritis, melainkan juga bisa menjadi alat untuk mengabdi kepada mereka yang terpinggirkan, memperjuangkan mereka yang tertindas, serta membongkar realitas sosial yang timpang oleh praktik-praktik kekuasaan, dengan pengetahuan.

Inilah kiranya pekerjaan rumah bagi aktivis mahasiswa saat ini. Menjadi mahasiswa tentu bukan berarti (hanya) mempersiapkan diri menjadi buruh berkerah putih yang siap pakai setelah lulus. Menjadi mahasiswa adalah menyiapkan diri menjadi intelektual.

Bagi kaum intelektual, terutama yang berdomisili di kampus, ini jadi tantangan. Jika ingin mencetak peneliti, kita harus mentradisikan iklim akademik yang sehat, dan tentu saja: bukan sekadar a matter of business.  

Karena pengetahuan adalah kekuasaan, Bung!

 

 

806 Views
Sponsored

Author Overview


Ahmad Rizky M Umar
Interested to research IR, ASEAN & Historical Sociology