selasar-loader

Pancasila Milik Siapa?

LINE it!
Answered Jul 02, 2018

Ayyasy Yahya
A Long Life Fighter, Business Owner, Student of Universitas Sebelas Maret

 

Pendahuluan

Setiap negara memiliki dua instrumen penting dalam mengatur kehidupan bernegaranya. Instrumen pertama itu bernama hukum. Menurut Plato, hukum yang diharapkan dalam suatu negara adalah hukum yang dapat memberikan kesejahteraan dan adil bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa negara apalagi mengintimidasi melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara

Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum diadakan di Jakarta pada tahun 1966. Salah satu hasil seminar tersebut adalah dirumuskannya prinsip-prinsip Negara hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;

2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya :

-Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan eksternal.

-Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman (dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman) yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Lembaga Negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara di Pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus.

Instrumen kedua bernama identitas. Setiap negara memiliki identitas yang berasal dari latar belakang budaya berdasarkan tempatnya. Budaya adalah rasa, proses cipta, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan  secara terus-menerus dan berkelanjutan. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses pengintegrasian ke dalam kebudayaan sezaman dan setempat (inkulturasi) dan pertemuan dua budaya yang berbeda (akulturasi). Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari  proses  akulturasi dan inkulturasi tersebut. Dalam hal ini, identitas negara Indonesia adalah Pancasila yang juga dijadikan sebagai dasar pikir atau ideologi dalam bernegara. Secara praktis, ideologi  diartikan  sebagai  sistem  dasar  seseorang  tentang  tujuan-tujuan dan nilai-nilai serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara  maka  ideologi  diartikan  sebagai  kesatuan  gagasan dasar  yang disusun  secara  sistematis  dan  dianggap  menyeluruh  tentang  manusia  dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, ataupun dalam kehidupan bernegaranya.

Adapun intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari Diponolo (1975: 112-156) adalah sebagai berikut; Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, kedilan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, dan kemerdekaan. Sehingga kedua intrumen tersebut semakin wajib dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuan di atas.

 

Permasalahan

Akhir-akhir ini aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengalami pasang surut dan menghadapi tantangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya fenomena bermasyarakat dimana rasa toleransi, saling menghargai, menjaga persatuan sedikit meluntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dari pemerintah selaku pemimpin dan pemangku kebijakan negara. Anggapan bahwa Pancasila adalah produk zaman orde lama masih ada di sebagian kalangan masyarakat. Cita-cita negara adil dan sejahtera nampaknya masih jauh dari kenyataan. Pengaruh berpancasila tidak lepas dari perubahan-perubahan ada di tingkat domestik dan tingkat global. Hal senada juga disampaikan oleh pidato 1 Juni 2011 oleh Presiden Ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Adapun beberapa perubahan menurutnya adalah sebagai berikut:

(1)  Terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;

(2) Perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);

(3)  Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah suatu keharusan. Karena hal itulah yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia selama ini. Dengan keaneka ragamannya dari Sabang hingga Marauke, masyarakat Indonesia telah mampu memerdekaan Nusantara dan kini hidup rukun di bawah bendera Merah dan Putih, Indonesia.

 

Pembahasan

Perjalanan upaya negara dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila mengalami berbagi perubahan. Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie berpendapat yang dilansir oleh Suara Pembaruan pada 31 Mei 2017, selama ini ada sejumlah lembaga negara yang melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, semua lembaga itu tampaknya berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan baik. Akibatnya, sosialisasi dan pembinaan Pancasila tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Adapun perubahannya sebagai berikut:

Pertama, terbit TAP MPR No. II/MPR/1987 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) atau yang lebih dikenal dengan P4. Untuk melaksanakan P4, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pancasila (BP7) melalui Keppres 10/1979. Sebagai tindak lanjut, dibentuk pula BP7 tingkat I (provinsi) dan BP7 tingkat II (kabupaten dan kota). BP7 bertugas merumuskan kebijakan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan lingkungan lembaga-lembaga pemerintah, menyelenggarakan pendidikan atatu penataran bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.

Kedua, terbitnya Perpres 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas membantu Presiden merumuskan arah umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Pancasila secara menyeluruh dan keberlanjutan. Fungsi UKP-PIP: menyusun garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan Pancasila, dan melaksanakan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.

Ketiga, terbitnya Perpres No. 7 tahun 2018 yang merubah nama UKP-PIP yang dipimpin Yudi Latif menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Salah satu pertimbangannya adalah bahwa UKP-PIP yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan revitalisasi organisasi, tugas, dan fungsinya. Menurut Perpres No. 7 tahun 2018 bagian kedua pasar 4 BPIP menyelenggarakan fungsi:

a.  perumusan  arah  kebijakan  pembinaan  ideologi Pancasila; b.  penyusunan  garis-garis  besar  haluan  ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; c.  penyusunan  dan  pelaksanaan  rencana  kerja  dan program pembinaan ideologi Pancasila; d.  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; e.  pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; f.  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pengusulan langkah  dan  strategi  untuk  memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;  g.  pelaksanaan  sosialisasi  dan  kerja  sama  serta hubungan  dengan  lembaga  tinggi  negara, kementerian/lembaga,  pemerintahan  daerah, organisasi  sosial  politik,  dan  komponen  masyarakat lainnya  dalam  pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila; h.  pengkajian  materi  dan  metodologi  pembelajaran Pancasila; i.  advokasi  penerapan  pembinaan  ideologi  Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; j.  penyusunan  standardisasi  pendidikan  dan  pelatihan Pancasila  serta  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan; dan k.  perumusan  dan  penyampaian  rekomendasi  kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, keberadaan BPIP menjadi buah bibir di tengah masyarakat pasca dipublikasikannya gaji dan tunjungan pejabat badan tersebut.

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keungan Rp. 112.548.000, Anggota Dewan Pengarah yang terdiri dari Ahmad Syafii Maarif, Andreas Anangguru Yewangoe, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Saiq Aqil Siradj, Sudhamek, Try Sutrisno,  dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan Rp. 100.811.000 per bulan, kepala BPIP Yudi Latif (yang kini sudah mundur) mendapatkan Rp. 76.500.000, Wakil Kepala Rp. 63.750.000, Deputi Rp. 51.000.000 dan Staf Khusus Rp. 36.500.000. Ini baru hak keuangan, belum termasuk fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan. Di saat rakyat dilanda kesusahan, Presiden menekan Perpres 42/2018 yang isinya dinilai sangat kontroversial bagi banyak kalangan.

Menurut Pakar Tata Negara, Refly Harun, kepentingan politik jangka pendek sudah mulai terlihat saat beberapa anggota dewan pengarah BPIP bertingkah seperti alat kampanye atau alat penggebuk. Harusnya, BPIP dijauhkan dari anasir-anasir politik. Selain itu, hal yang menjadi sorotan publik adalah mundurnya sosok intelektual Yudi Latif dari posisi ketua BPIP seperti salah satu kutipan dari dari media sosialnya,

“Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.

Saya mohon pamit.

Dari peristiwa tersebut, garis yang dapat diambil adalah implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami penurunan. Sebagai bentuk penguatannya, lahirlah lembaga bernama BPIP yang berusaha untuk menghidupkannya kembali. Namun, kehadirannya mengundang pro dan kontra sehingga tidak sedikit pakar dan masyarakat yang mempertanyakan bahkan menentang keberadaan BPIP. Ketika frame Pancasila versi masyarakat dan versi pemerintah belum menemukan kesamaan, lalu muncullah sebuah pertanyaan, “Pancasila Milik Siapa?”


Kesimpulan

Walaupun tidak semua masyarakat beragama, agama merupakan sesuatu yang masih kuat dan sensitif bagi masyarakat Indonesia. Penulis berangggapan bahwa ada usaha untuk menanamkam paham bahwa Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi, ketika seseorang memegang teguh agamanya, maka ia dapat dikatakan tidak Pancasilais. Manakala agama dibenturkan dengan Negara tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan, yang ada adalah menambah permasalahan baru. Pun, ketika adanya kelompok yang bersebrangan atau berbeda paham, seyogyanya bukan untuk dihantam oleh pemerintah dengan kewenangannya, melainkankan merangkulnya. Perlu diingat bahwasanya Indoensia adalah negara hukum dan semestinya semua sama rata di depan hukum. Tidak tajam ke bawah, dan tumpul ke atas.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menekankan bahwa BPIP tidak lagi diperlukan. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa belajar dari sejarah rezim-rezim sebelumnya jika Pancasila hanya akan jadi alat penggebuk jika diurus oleh negara. Refly menyinggung cara orde baru untuk menggebuk kelompok ektrim kanan dan kiri lewat pancasila. Cara-cara rezim orde baru itu juga mulai terlihat digunakan oleh rezim ini dengan menggunakan pancasila untuk menggebuk pendapat yang dicap intoleransi dan anti kebhinekaan.

Penulis melihat  bahwa Pancasila baru menjadi topik perbincangan cerdas para elit dan intelektual, belum menjadi ideologi yang membuahkan hasil kerja sehari-hari yang sesuai dengan kandungan Pancasila.

Sejatinya Pancasila adalah milik setiap seluruh anak bangsa Indonesia dan tertanam di setiap sanubarinya. Dimana ada unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Tidak perlu menghabiskan anggaran yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia. Tinggal bagaiamana nilai-nilai Pancasila selalu dijaga, diamalkan, diajarkan dari jenjang pendidikan keluarga hingga pendidikan tingkat tinggi serta diteladankan oleh para pemangku kebijakan negara kepada rakyatnya.

Berdasarkan  falsafah Pancasila,  manusia  Indonesia  adalah makhluk  ciptaan  Tuhan  yang mempunyai  naluri,  akhlak,  daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang  serba  terhubung  dengan sesamanya,  lingkungannya,  alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini  menumbuhkan  cipta,  karsa,  dan karya  untuk  mempertahankan eksistensi  dan  kelangsungan hidupnya  dari  generasi  ke  generasi (Sumarsono dkk 2007).

 

Daftar Pustaka

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi

Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya), Universitas Indonesia:UI Press, 1995.

Puji, Ambiro. 2017. Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Jurnal. Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Yus. 2017. “Perlu Lembaga Khusus Pembinaan Pancasila”, Suara Pembaruan, Rabu, 31 Mei 2017. Jakarta

Seto, Wero. 2018.Dahnil A Simanjuntak: Yudi Latif Mundur Ketika Ada yang Tidak Benar. http://wow.tribunnews.com/2018/06/08/dahnil-a-simanjuntak-yudi-latif-mundur-ketika-ada-yang-tidak-benar?page=all&_ga=2.237067336.95528998.1528707363-780018548.1484093456. Diakses 12 Juni 2018.

Dalimunthe, Ihsan. 2018. Cerita Refly Harun Soal Yudi Latif dan 'Dewa-Dewa' di BPIP. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180608162703-32-304651/cerita-refly-harun-soal-yudi-latif-dan-dewa-dewa-di-bpip . Diakses 12 Juni 2018.

Ihsanudin. 2018. Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitung-hitungan dari Kita. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/29/14000741/jokowi-gaji-bpip-bukan-hitung-hitungan-dari-kita. Diakses 13 Juni 2018.

165 Views
Mulyadi J

terimakasih sangat membantu. 
jangan lupa kunjungi website kami
https://kampunginggrisme.com/ dan https://jagoinggris.com/
  Aug 2, 2018

Write your answer View all answers to this question