selasar-loader

Apa isi piagam Jakarta?

LINE it!
Answered Mar 19, 2018

tfInCmaYF5sL8N-YQWDzJGk5aJ5qxpr5.jpg


Andara Geofani
Suka membaca, Engineer, Hobi Makan

Berikut merupakan naskah lengkap yang berisi Piagam Jakarta. 

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan jang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian daripada itoe, oentoek membentoek suatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan untuk memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam suatu susunan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada:

  1. Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja*
  2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
  3. Persatoean Indonesia
  4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjarawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-2605

Panitia Sembilan

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
Sir A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdul Kahar Muzakir
H. Agus Salim
Sir Achmad Subardjo
Wahid Hasyim
Sir Muhammad Yamin.

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Mukadimah (preambule) dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Lalu pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Mukadimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah Piagam ini ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Rumusan awal Pancasila selama ini dianggap oleh masyarakat Indonesia dikemukakan pertama kali oleh Soekarno sewaktu berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Ternyata Pancasila yang dikenal sebagai dasar negara saat ini mengalami sejumlah proses perubahan dari rumusan awal oleh Soekarno.

Berikut merupakan urutan Pancasila dalam rumusan yang dibuat Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang Maha Esa

Menurut Soekarno pada saat itu, lima asas itu merupakan weltanschauung atau pandangan mendasar, filsafat, juga hal fundamental yang digali dari jati diri bangsa Indonesia. Dalam pidatonya satat itu, Soekarno memang mempertanyakan dasar yang akan digunakan jika Indonesia merdeka. Pertanyaan itu yang menjadi pemicu untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

Namun BPUPKI kemudian membentuk tim yang terdiri dari sembilan orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno.

y2cPnrxAPNDMUf52WKyG213CLyExEp6q.jpg

Sembilan orang itu, yang disebut sebagai Panitia Sembilan, kemudian mengubah susunan Pancasila versi Soekarno.

  1. "Ketuhanan Yang Maha Esa" ditempatkan menjadi sila pertama.
  2. Sila kedua yang dinyatakan Soekarno sebagai "Internasionalisme atau perikemanusiaan" diganti menjadi "Perikemanusiaan yang adil dan beradab".
  3. Adapun sila "Persatuan Indonesia" digunakan untuk menggantikan "Kebangsaan Indonesia.
  4. Sedangkan pada sila keempat, digunakan kata "Kerakyatan".
  5. Sedangkan terakhir, digunakan sila "Kesejahteraan Sosial".

Menurut Hatta, pada 22 Juni 1945 rumusan hasil Panitia Sembilan itu diserahkan ke BPUPKI dan diberi nama Piagam Jakarta.

Namun, ada sejumlah perubahan mendasar yang diubah pada sila pertama pada Piagam Jakarta. Adapun sila pertama yang tercantum adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".

Hamka Haq, seorang sejarawan, menulis bahwa sila itu menjadi hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat selama rapat BPUPKI berlangsung. Sejumlah pembicara dalam sidang BPUPKI juga ada yang berasal dari kalangan Islam, seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo. Ia keberatan dengan dihapuskannya tujuh kata pada poin pertama Piagam Jakarta. Ia menilai bahwa kemerdekaan Indonesia diraih juga berkat perjuangan umat Islam.

Namun ternyata argumen itu kemudian disanggah karena ia dinilai hanya melihat bangsa Indonesia berdasarkan demografis dan mayoritas penduduk saat itu. Umat Islam di Indonesia memang mencapai angka 90 persen. Namun jika melihat kondisi geografis, khususnya di Indonesia timur, komposisinya akan berbeda sehingga pencantuman Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja dianggap tidak relevan dengan kondisi kebangsaan.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke sehingga terdapat usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu.

vE9FLvc_yu_xeHgSM_RV8VtvIkNbUSRR.jpg

Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis pada Piagam ini.

Tujuh kata itu, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", kemudian dihapus.

Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini, yaitu:

  1. Ketuhanan yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keputusan dihapuskannya kata "syariat Islam" memang belum memuaskan sebagian umat Islam. Bahkan hingga kini, sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan tujuh kata tersebut sebagai dasar negara.

399 Views
Write your answer View all answers to this question
Sponsored