selasar-loader

Kenapa terjadi pertentangan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian tentang peningkatan produksi rokok?

LINE it!
Answered Jan 30, 2018

Kenapa terjadi pertentangan antara kementrian kesehatan dan kementrian perindustrian tetang peningkatan produksi rokok?


Anditha Nur Nina
Peserta Rumah Kepemimpinan Angkatan 8 // Mahasiswa FKM UI Angkatan 2014

Tentunya yang sama-sama kita tahu kesehatan dan perindustrian memiliki orientasi yang berbeda, memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda pula. Tujuan kementrian perindustrian adalah meningkatkan produksi rokok sedangkan tujuan kementrian kesehatan adalah menurunkan prevalensi merokok. Orientasi kementrian perindustrian adalah tentang meningkatkan perekonomian nasional dan penerimaan negara lewat tembakau dengan dalih bahwa peraturan yang dibuatnya melindungi petani tembakau dan cengkih, pekerja pabrikan serta pedagang rokok namun jika kita lihat dari sisi kesehatan meningkatkan perekonomian nasional lewat tembakau merupakan salah satu cara menggadaikan kesehatan rakyat Indonesia dan hal ini tidak dapat ditoleransi lagi. Keuntungan yang didapat juga perlahan-lahan akan habis karena beban negara yang harus membiayai rakyatnya yang kesakitan karena asap 9 cm itu.

Peningkatan produksi rokok yang dibuat oleh Kementrian Perindustrian yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 ini bertolak belakang dengan Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok.

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Subandi Sardjoko, mengatakan peningkatan produksi rokok tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Beliau mengatakan bahwa rencana yang terdapat dalam RPJMN tersebut adalah menurunkan prevalensi merokok dan tentunya hal ini bertolak belakang dengan peningkatan produksi rokok. Beruntungnya, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 16P/HUM/2016 mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian (permenperin) Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 dan akhirnya Permenperin No 63 Tahun 2015 ini sudah dicabut.

Jadi, sebagai anak kesehatan masyarakat saya dengan tegas saya mendukung upaya penurunan prevalensi merokok karena sejalan dengan goals SDGS nomer 3 yai u Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada 2030 serta mewujudkan Indonesia yang sehat dan siap untuk menggapai dan memanfaatkan bonus demografi di tahun 2045!

242 Views
Write your answer View all answers to this question