selasar-loader

Apa tujuan Donald Trump mengumumkan Jerussalem sebagai ibukota Israel?

LINE it!
Answered Dec 13, 2017

Agaton Kenshanahan
Penstudi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

6hAldRCX9BipXH_n-JgNsnnTky6HX2l2.png

Sederhana, Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibukota Israel sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan politik, mendongkrak dukungan domestik, dan meningkatkan citra pada masa kepemimpinannya yang sedang gonjang-ganjing.

Saat ini, kepemimpinan Trump sedang berada di ambang isu miring: pencalonan dirinya sebagai presiden merupakan plot Rusia dalam memengaruhi perpolitikan Amerika Serikat. Juga, menurut Pew Research Center (2017), secara umum mayoritas masyarakat AS sebanyak 59% mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui cara Trump menangani pekerjaannya sebagai presiden; adapun yang menyetujui hanya di angka presentasi 34%. Sedangkan, masih menurut lembaga riset yang sama, kepemimpinan Trump menyebabkan kepercayaan global terhadap jabatan kepresidenan AS menurun.

Mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem di tengah kepemimpinan Trump, dengan seluruh tindakan dan kebijakan-kebijakan yang membuatnya tidak populer, diharapkan menjadi pendongkrak citra sehingga kekuatan politik dirinya sebagai presiden dapat menguat. Kebijakan pengakuan Yerusalem juga barangkali dianggap oleh Trump sebagai sebuah terobosan agar isu-isu miring juga teredam dan Trump tidak berakhir dimakzulkan.

Pasalnya, kebijakan Trump mengakui Yerusalem merupakan suatu ‘keberhasilan’ dalam penerapan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang diteken Kongres pada tahun 1995. Selama ini, presiden AS sebelum Trump (Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama) selalu melakukan penangguhan terhadap implementasi Undang-undang ini.

Padahal, dalam kampanyenya, setiap presiden di AS tersebut selalu berjanji untuk segera mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Nyatanya, karena pertimbangan politik tertentu, kebijakan penangguhan (waiver) selalu diambil setiap enam bulan sekali, sehingga UU Kedutaan Yerusalem tidak pernah diimplementasikan hingga pada masa Trump.

Basis dukungan publik bisa didapat Trump karena, pada dasarnya, sebagian masyarakat yang mendukung kebijakan ini–kalangan Kristen Evangelis dan Pemilih Yahudi sayap kanan-memiliki cukup pengaruh dalam lobi-lobi Kongres dan pembentukan wacana publik. Anda bisa mengetahui sepak terjang mereka, terutama kalangan Yahudi AS, dengan membaca lebih lanjut The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007) karya Mearsheimer & Walt.

Jadi, ketimbang diarahkan ke luar, kita bisa melihat bahwa kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel lebih condong diarahkan ke dalam, terutama untuk kepentingan mempertahankan citranya di hadapan publik Amerika Serikat. Artinya, ini dilakukan untuk kepentingan Trump sendiri. Lagipula, kebijakan ini merupakan suatu janji politik yang mesti dipenuhi kepada para pendukung dan pendonornya pada saat ia mencalonkan diri sebagai presiden.

Sayangnya, kebijakan pengakuan Yerusalem malah menjadi bumerang bagi diri Trump sendiri. Sebagian masyarakat AS di Chicago justru berdemonstrasi untuk menolak kebijakan ini. Pada tataran global, sekutu AS (kecuali Israel) juga kompak menolak karena kebijakan ini dianggap dapat memperkeruh konflik Israel-Palestina ketimbang berimplikasi pada perdamaian. Komunitas internasional di Dewan Keamanan PBB lantas mempertanyakan bagaimana kebijakan ini bisa sejalan dengan hukum internasional melalui resolusi-resolusi yang pernah dibuat oleh PBB.

306 Views
Write your answer View all answers to this question