selasar-loader

Perlukah Densus Tipikor dibentuk?

LINE it!
Answered Oct 17, 2017

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi di tubuh Kepolisian RI mencuat tahun 2017 ini. Kiranya perlu dilihat, apakah penting jika satu Detasemen Khusus yang menangani Tindak Pidana Korupsi dibentuk secara tersendiri?

NrlDTAKCIbJDBnW4BkkFXd8dna5cLt4-.png

Pixabay


Ma Isa Lombu
Yang mendamba Indonesia Bersih dari KKN

_6EMvCRevcLR0ecuQPTg3M8vNUPyBFSv.jpg

Tidak perlu!

Saya akan coba jawab dan elaborasi jawaban ini dengan perspektif ekonomi dan manajemen.

Perlu kita akui bahwa kita memiliki keterbatasan dengan tidak terbatasnya keinginan (scarce of resources and theoretically limitless wants). Pendeknya, karena kita tidak dapat memenuhi setiap keinginan, maka keputusan (ekonomi) penting untuk diambil, sebuah keputusan yang memiliki hasil pada titik paling optimum antara keterbatasan (scarcity) dan keinginan manusia yang tidak pernah terbatas (unlimited wants).

Kasus pemilihan mengalokasikan butter (yang merefleksikan kesejahteraan) atau gun (yang merefleksikan kebijakan luar negeri tertentu ataupun pembangunan infrastruktur) pada sebuah anggaran negara yang terbatas adalah kasus yang sering dijadikan contoh paling sederhana dalam pembahasan problem of choices ini.

Tbbmp8bZrKYs9McYjyNVQ8mcUczRnV_M.jpg

Dengan asumsi pendapatan negara stabil, maka terjadinya pilihan seberapa banyak komsumsi butter dan gun dan kombinasi antara keduanya menjadi hal yang harus diputuskan secara baik. 

Dare decision harus diambil mengingat ketika pemerintah memilih untuk mengkonsumsi butter lebih banyak dengan ukuran tertentu, dengan limited resources, maka secara tidak langsung pemerintah juga telah merelakan untuk tidak mengonsumsi gun pada ukuran tertentu pula (opportunity cost). 

Pada akhirnya, dare decision itu harus tetap diambil dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel yang "ujung-ujungnya" diharapkan dapat mencapai titik optimum dan mencegah terjadinya misallocation of resources.

Implementasi riilnya dapat kita temukan dalam pola recruitment perusahaan hari ini. 

Saat ini perusahaan lebih memilih untuk meng-outsource karyawan yang tidak berkaitan dengan core business-nya dibandingkan harus meng-hire karyawan-karyawan pada fungsi tersebut sebagai karyawan tetap, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di masa lalu. 

Mengapa keputusan tersebut diambil? Jelas, jawabannya adalah terkait optimasi dan upaya untuk menghindari misallocation of resources

Perlu diketahui bahwa ketika meng-hire seorang karyawan (tetap) ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai institusi kepada mereka, seperti: membayar THR, menanggung asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua, mengalokasikan sejumlah resources untuk pelatihan karyawan ataupun membagi bonus. Masalahnya, tidak setiap fungsi yang menopang sebuah perusahaan berkaitan langsung dengan core business si perusahaan. Ambil contoh, fungsi penjagaan kebersihan, keamanan bahkan urusan teknologi informasi.

Maka tidak heran, untuk perusahaan konstruksi dan property, ketiga fungsi tersebut (kebersihan, keamanan dan IT) beserta cost yang ditanggung atasnya, akan dilempar ke pihak ketiga (outsources) untuk optimasi dan menghindari misallocation of resources. Dengan pilihan itu, perusahaan tidak perlu lagi menanggung biaya-biaya yang saya telah sebutkan sebelumnya dan fokus untuk mengalokasikan resources-nya yang terbatas itu untuk hal-hal lain yang lebih produktif yang berkaitan langsung dengan core business perusahaan konstruksi dan properti tersebut.

Menjawab pertanyaan di atas, "apakah perlu densus tipikor dibentuk", perlu saya tekankan terlebih dahulu bahwa memberantas korupsi (secara preventif dan kuratif) adalah tujuannya (ends), sedang membangun lembaga pemberantasan korupsi merupakan caranya (means). Sebagai pengambil keputusan, tentu kita harus mengutamakan ends atas means atau dengan kata lain, yang harus dipertahankan adalah tujuannya, sedang metode atau caranya adalah flexible sesuai dengan beberapa variabel, seperti kepemilikan resources, prioritas pencapaian makro APBN, optimasi penggunaan anggaran, dan tentunya "core business" NKRI.

Ketika Densus Tipikor yang diusulkan untuk dibentuk ini membutuhkan dana sebesar Rp2,6 triliun (dan apabila pemerintah mengabulkannya), maka secara tidak langsung (dengan asumsi struktur APBN) tidak berubah, maka ada sejumlah program pemerintah lain yang harus dikorbankan dan direalokasi untuk memfasilitasi pembentukan densus ini. Hal ini makin diperparah dengan masih adanya KPK ketika Densus Tipikor ini ada.

Adanya dua lembaga pemberantasan korupsi dalam satu wadah jelas merupakan misallocation of resources.

Mudahnya, jika memang terdapat kesalahan dalam tubuh KPK, perbaiki institusinya, bukannya mendirikan sebuah lembaga tandingan yang memiliki dampak finansial makro tertentu.

Jika memang (keadaannya riil-nya adalah) KPK sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan pilihan satu-satunya adalah mendirikan lembaga baru dengan fungsi dan karakteristik yang sama, maka yang harus dilakukan adalah dengan membubarkan KPK terlebih dahulu, baru mendirikan lembaga baru yang "lebih efektif" tersebut.

Jadi saya pikir memang usulan untuk membuat lembaga tandingan KPK ini prematur dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Justru perdebatan yang lebih substansial untuk dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan institusi pemberantasan korupsi yang ada dengan merancang sebuah mekanisme pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang selain memberikan/menciptakan efek jera, tetapi juga memberikan efek finansial yang konstruktif untuk APBN.

Jawaban saya tentang pemberantasan KKN dalam perspektif ekonomi pernah saya tulis di Selasar, silahkan lihat di sini dan di sini.

199 Views
Write your answer View all answers to this question

Author Overview


Ma Isa Lombu
Pendiri selasar.com | Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia