selasar-loader

Bagaimana Islam memandang transaksi dengan uang muka?

LINE it!
Answered Sep 20, 2017

Sawqi Saad El Hasan
Islamic Economist

1tdNJ3vjtOrId4GMRdoaa9MGBtg7yEPM.jpg

Uang Panjar (Down Payment) dalam bahasa Arab adalah al ‘urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) al urbaan (الأربان), al ‘urbaan (العربان) dan al urbuun. Secara bahasa, artinya adalah kata jadi transaksi dalam jual beli.

Jual-beli dengan uang muka (‘urbuun) adalah sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya. Kemudian secara hukum Islam (syar’i), penjual memiliki hak menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang. Dibolehkannya jual-beli ‘urbuun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin Al Khathab. Imam Ahmad menyatakan bahwa jual beli seperti ini boleh. Kemudian, Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma juga membolehkannya. Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin mengatakan, “Diperbolehkan bila ia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta."

Kemudian, kegiatan jual-beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti. Uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran apabila sudah dibayar lunas, namun menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian. Perlu diingat bahwa bila penjual mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual-belinya, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda.

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ

“Barangsiapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya.”

Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan seperti ini; seseorang membeli sesuatu dari penjual, kemudian menyesal telah membelinya. Karena mengetahui bahwa ia sangat rugi, sudah tidak membutuhkan lagi, atau tidak mampu melunasinya, pembeli lalu mengembalikan barangnya kepada penjual. Si penjual lalu menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).

Kemudian, uang muka yang dimaksud jika dikaitkan dalam konteks praktik perbankan syariah juga diperbolehkan dan sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 yang  mengatur uang muka dalam akad Murabahah. Di dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

Kemudian, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LKS dan nasabah. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Selanjutnya jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Kemudian jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Namun apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

 

Ilustrasi via pixabay

221 Views
Write your answer View all answers to this question