selasar-loader

Mengapa Indonesia sebagai negara maritim harus mengimpor garam?

LINE it!
Answered Aug 25, 2017

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI

Inilah salah satu kritik saya kepada Pak Jokowi karena begitu dulu dia pidato tentang poros maritim dan konsep negara maritim, saya kaget karena saya menganggap ini luar biasa. Ini adalah ide besar.

Tapi sayangnya, dia ngantor di gunung, di Bogor.

Dia jarang ke laut.

Dia kurang mengerti isu-isu kelautan kita.

Padahal, laut kita ini adalah 75% dari total luas wilayah negara kesatuan kita ini.

Seharusnya, kalau beliau commit dengan poros maritim, dia ngantor di pulau seribu. Atau kalau cari ibukota baru itu, jangan cari yang daratannya banyak seperti Kalimantan. Carinya tuh kepulauan. Bikin ibukota itu, ya, di Kep.Maluku, di Bali-Nusa Tenggara, atau di Kep.Seribu lah kalau mau paling dekat, masih di Jakarta.

Tapi, ini tidak. Dia ngantornya di Bogor, lalu cari ibukotanya di Kalimantan. Ini konsepnya salah. Jadi dia tidak memahami/terkungkung oleh pengertian daratan.

Bahkan saya sedih karena banyak negara/daerah kepulauan sekarang dibangun dengan platform daratan. Di Kepulauan Seribu saja kita melihat bahwa pengadaan barang dan jasa di sana itu mindset-nya adalah daratan, sehingga yang dibangun itu banyaknya tembok. Pantai-pantai kita ditembok. Bahkan saya dengar, di Pulau Seribu, orang-orang tua mulai larang anaknya mandi di laut, ditakut-takuti dengan hiu, dsb. Ini mentalnya yang salah. Masuk kepada unit kedua, revolusi mental.

Jadi waktu itu kalau Pak Jokowi serius dengan maritim dan Revolusi Mental, memang dahsyat Republik Indonesia. Tapi sayang, ternyata konsep itu dikhianati oleh kabinet ini dan tidak diteruskan.

Inilah yang menyebabkan kita impor garam, kita impor ikan, kita impor hasil-hasil laut, dll. Karena kita sendiri tidak pindah dari mentalitas daratan kepada mentalitas maritim.

Kalau sebagai sea power, maritime power, Indonesia seharusnya bisa menguasai dunia sekarang. Tapi karena kita tidak serius pindah ke situ, dengan segala maaf kepada menterinya juga terlalu banyak ngebom kapal, jadi kurang eksplor terhadap konsepsi dari maritime.

 

274 Views
Okky Tria Kurniadi

Jawaban utama pasti karena stock garam dalam negeri tidak mencukupi, dimana yang dicanangkan 75.000 ton namun produksi garam tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Namun, apabila coba menggunakan kacamata kita sebagai bangsa maritim tentu seperti sebuah lelucon ketika negara yang harusnya bisa jadi eksportir garam karena menjadi salah satu negara dengan bibir pantai terpanjang dan jumlah penduduk Indonesia tidak akan pernah habis jika dipekerjakan dalam industri garam. lalu apa sebenarnya masalah yang terjadi disini?

Asumsi yang saya dapatkan ialah karena banyak produksi garam lokal yang tidak sesuai dengan standar dari industri garam itu sendiri. 

Dari awal pemerintahan ini berkuasa, poros maritim menjadi fokus akan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, ketika adanya kebijakan untuk impor garam. tentu patut jadi pertanyaan seberapa berhasilkah Indonesia membangun poros maritim yang selalu digaung-gaungkannya?

Pada tahun 2015 sudah muncul beberap cuitan dari para petani garam, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Halim selaku Sekjend Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) sudah meminta pemerintah untuk melakukan pendampingan secara intens terhadap para petani garam. Bukan karena rendahnya jumlah produksi garam lokal dimana jika dilihat ditahun 2014 produksi garam dari lokal berhasil menembus angka 2,2 juta ton dan bisa mencapai 3 juta ton dimana kebutuhan garam nasional sekitar 2-3 juta ton, tapi permasalahan karena standar NaCl dari garam lokal tidak sesuai dengan standar garam industri.

Kualitas garam selalu menjadi alasan cukup hangat setiap tahunnya untuk Indonesia impor garam. Namun, tidak ada tindakan serius pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam lokal untuk setara dengan garam impor. Bahkan beberapa pihak berasumsi bahwa ini adalah permainan dari sejumlah orang ditakaran pemerintahan untuk mendapatkan pundi-pundi tambahan. Bahkan perlu diakui bahwa yang mengurus permasalahan garam di Indonesia dari 4 instansi pemerintah, yaitu; APP, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan PT Garam. Dengan banyaknya yang mengurusi garam di Indonesia menjadi polemik tersendiri atas program-program dan fokus yang dijalankan instansi tersebut dalam merespon industri garam lokal. sehingga tak jarang akan mengalami tumpang tindih kebijakan.

Lalu sebenarnya seperti apa pemerintah memonotoring kebijakan garam? lalu langkah strategis apa yang akan dimainkan pemerintah saat ini? atau masih ingin mengimpor garam untuk tahun-tahun kedepan juga?

  Aug 31, 2017

Write your answer View all answers to this question