selasar-loader

Apakah terduga pelaku pelanggaran HAM 98 pantas menduduki kursi pemerintahan?

LINE it!
Answered Aug 16, 2017

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI

Hasil gambar untuk pelanggaran ham

Sebenarnya kata-kata terduga itu membuat orang menjadi tidak pasti karena ini semua adalah trial by the press. Kita ini negara hukum, maka kata-kata terduga itu tidak boleh dikembangkan, apalagi untuk menjegal orang. Yang betul adalah keputusan hukum. Kalau keputusan hukum itu tidak ada, maka berlaku asas praduga tak bersalah. Orang tidak boleh diduga sebelum dia diputuskan oleh pengadilan.

Keputusan pengadilan pun bisa digugat sampai kemudian inkracht. Begitu inkracht, artinya finallah keputusan itu bahwa dia telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tetapi kalau nggak ada pengadilan, nggak bisa kita ngarang-ngarang. Karena itu menyebabkan kita meng-entertain konsepsi negara politik, bukan negara hukum. Nanti, sengketa orang di ruang publik pakai opini.

Orang boleh menang perang opini, tetapi di dalam negara hukum, hukum yang harus kita pegang. Jangan kita berdiri di atas opini, sebab opini adalah pasar. Dan di pasar opini, yang menang adalah yang kaya, yang punya media. Kita bersyukur sekarang ada social media tapi di masa-masa yang lalu, yang digdaya dalam hal opini itu adalah pemegang media. Dan sengsaralah orang yang mau di-trial oleh media. Trial by the press.

Jadi, persoalannya adalah pastikan hukumnya dulu, kalau orang sudah ada pelanggaran hukum, baru kemudian dia dinyatakan tidak layak untuk menjadi pemimpin kita. Tapi kalau tidak ada, justru itu tidak boleh terjadi karena negara kita adalah negara hukum.

Tonton jawaban lengkap saya di video berikut ini,

Ilustrasi via blogspot.com

303 Views
Write your answer View all answers to this question