selasar-loader

Apa tanggapan Anda terkait Perppu No. 2 Tahun 2017?

LINE it!
Answered Aug 11, 2017

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

Sejak dikeluarkannya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro-kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dlsb.) maupun masyarakat bawah atau akar rumput.

Kelompok yang kontra berpandangan atau berargumen bahwa Perppu tersebut (1) menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, (2) telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, (3) bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh” Bangsa dan Negara Indonesia, dan (4) berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu kelompok yang pro (baik elite maupun masyarakat bawah) berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.  

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penerbitan Perppu ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009. Yakni, kebutuhan dan kondisi mendesak, UU yang ada tidak memadai, dan adanya kekosongan hukum.  

Kedua, soal kandungan Perppu. Terutama terkait peniadaan proses hukum pembubaran Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa langsung membubarkan ormas tanpa proses peradilan.

Ketiga, pada Pasal 59 pemerintah menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Sanksi pidana buat mereka yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup.

Selain itu, aturan ini membetot perhatian dari organisasi internasional berbasis di Amerika Serikat, Human Right Watch. Aturan ini dianggap bisa menyeret siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Termasuk kelompok minoritas keagamaan yang acap dituduh sesat. Begitupun kelompok yang kerap dianggap mengobarkan separatisme.

Sementara, Dosen UIN Sunan Ampel  H Muhibbin Zuhri  menegaskan, langkah pemerintah ini sudah tepat, tapi jangan sampai Perppu tersebut justru menjadi anasir abuse of power. Dalam kaidah fiqh, menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Rumah besar NKRI ini harus diselamatkan.

Padahal, para pendiri bangsa ini sudah memilih bentuk nation state dan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui kesepakatan (mu‘ahadah), seperti yang dicontohkan Rasulullah saat membangun Madinah melalui sohifatul Madinah yang prinsip dasarnya mengedepankan umatan wahidah (kebangsaan) dan kemakmuran.

 

Sumber:

http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

https://www.nu.or.id/post/read/79947/ketua-pcnu-surabaya-pemerintah-telat- keluarkan-perppu-ormas

http://katadata.co.id/infografik/2017/07/19/bola-panas-perppu-ormas


               NAMA                  : NORA VERINA MARHAEN

               CLUSTER              : 7

               FAKULTAS            : EKONOMI DAN BISNIS

 

 

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

 

Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang ( perppu ) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang Undang ( uu ) Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ( Ormas ) pada 10 juli 2017.

Ormas merupakan bagian integral perjuangan bangsa sebab sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa peran ormas sangat penting dalam membentuk negara ini merdeka dari penjajah. Peran ormas juga sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan, saling bahu membahu bersama permerintah dan komponen bangsa lainnya untuk mencapai cita cita kemerdekaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dalam NKRI yang berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan UUD 1945.

Dan sekarang sudah banyak Ormas yang sudah terdaftar di Indonesia dari banyaknya ormas tersebut mengakibatkan kegiatan kegiatan ormas ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Konteks lahirnya Perppu untuk melindungi Indonesia dari radikalisme yang ingin menganti dasar negara, merespon kegentingan nasinal dimana ajaran radikalisme telah merasuk kedalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat, dan juga bertujuan untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal intoleransi.

Target munculnya Perppu ini adalah pada organisasi Kemasyarakatan yang anti Pancasila. Ini artinya bahwa ormas yang dengan segaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara pancasila akan menjadi sasaran perppu ini. Perppu ini menegaskan sikap pemerintah yang tidak main main dalam menjaga negara republik Indonesia. Walaupun banyak kekurangan perpu menjadi langkah awal pemerintah untuk menyikapi secara tegas radikalisme yang memicu pengerasan politik identitas di indonesia, yang berpotensi memecah belah bangunan persaudaraan rakyat indonesia.

Keamanan, kenyamanan, toleransi dan kebangsaan harus diutamakan. Demokarsi ada batasnya. Negara indonesia bukan negara sekuler-liberal bukan pula negara Islam melainkan negara “Pancasila “ . sehingga ormas ormas yang memang selama ini telah menodai dan merusak sendi sendi kenegaraan setra nilai nilai persaudaraan bisa segera di bekukan atau dibubarkan .

Saat ini kita butuh solid untuk mengatakan tidak pada segala bentuk radikalisme yang sedang mengancam negara kita. Perlu langkah langka berani untuk menjaga keutuhan indonesia.

220 Views
Write your answer View all answers to this question